Partai Garuda: Abaikan Saja Saran IMF yang Jadi Kepanjangan Tangan Pihak Asing
- Istimewa
Jakarta - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyarankan agar pemerintah RI tak melanjutkan hilirisasi nikel ke sumber daya lainnya. Pemerintah RI diminta agar tak terlalu serius menanggapi saran IMF.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyampaikan saran demikian agar pemerintah RI tak perlu tanggapi berlebihan soal IMF. Dia juga heran dengan maksud IMF beri saran ke RI agar mempertimbangkan menghapus pembatasan ekspor bijih nikel mentah.
"Cukup mengatakan, mohon maaf kami menolak saran dan pertimbangan kalian, dan terima kasih atas perhatian kalian. Selesai," kata Teddy, dalam keterangannya yang dikutip pada, Jumat, 7 Juli 2023.
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali
- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari
Menurut dia, IMF sama sekali tak punya kewenangan apapun. Bagi Teddy, IMF saat ini tak memiliki kaitan apapun dengan RI.
"Sehingga sama sekali tidak ada daya dorong yang bisa membuat kebijakan itu berubah," jelas Teddy.
Dia pun menekankan sikap pemerintah RI dalam menghadapi Uni Eropa dalam laragan ekspor biji nikel. Ia menyebut tentu menghadapi IMF bukan hal yang luar biasa.
"Urusan pembatasan ini sudah masuk di ranah hukum. Setelah sempat kalah di WTO, Indonesia tetap berjuang melakukan banding atas gugatan Uni Eropa," tuturnya.
Dia menyoroti sikap Uni Eropa yang menginginkan RI menghapus pembatasan ekspor bijih nikel mentah.
"Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa didikte oleh asing. Menjaga kekayaan kita agar tidak dimanfaatkan oleh pihak asing," sebut Teddy.
"Yang tadinya kita mengekspor bahan mentah nikel, kini kita yang memproduksi bahan mentah milik kita dan ekspor bahan jadi," lanjut Teddy.
Lebih lanjut, dia mengatakan kebijakan itu membuat RI berhasil mengekspor produk jadi sebesar Rp519 triliun pada 2022. Ia menyebut yang tadinya menguntungkan pihak asing, kini keuntungannya dinikmati RI.
"Jadi, abaikan saja saran IMF yang menjadi kepanjangan tangan pihak asing yang tidak ingin negara ini berdikari," sebutnya.
