Egianus Kogoya Bantah Minta Tebusan Pilot Susi Air Rp 5 Miliar: Itu Omong Kosong!
- ANTARA
Papua – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya viral di media sosial membantah meminta uang tembusan sebesar Rp 5 miliar untuk pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Marthenz yang disanderanya pada bulan Februari 2023.
"Di seluruh media dikatakan Kodam Tiga Egianus Kogoya meminta uang Rp 5 miliar. Itu dari mana saya minta uang RP 5 miliar? Saya tidak meminta uang Rp 5 miliar. Saya tangkap pilot hanya untuk kemerdekaan," kata Egianus Kogoya dalam video viral yang beredar.
"Indonesia kasih kelur uang Rp 5 M kah, atau berapa M yang Indonesia kasih keluar, kami tidak akan terima. Hanya Papua lepas baru kami akan serahkan pilot. Kalau Papua tidak merdeka kami tidak serahkan pilot," tegasnya
Egianus juga menekankan pihaknya tidak pernah meminta uang Rp 3 miliar kepada pemerintah Indonesia, seperti dikutip sejumlah media massa. "Itu omong kosong. Dari mana saya minta uang Rp 3 miliar," ujar Egianus
Pimpinan KKB Egianus Kogoya membantah soal uang tebusan Pilot Susi Air
- Ist
Ia menegaskan kelompok Egianus Kogoya menangkap Pilot Susi Air bukan untuk meminta uang dari Indonesia. "Saya hanya minta kemerdekaan. Hanya satu itu yang saya tangkap," tegasnya.
Terpisah, Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri kepada wartawan di Jayapura, Senin, 10 Juli 2023, juga mengatakan bahwa Egianus dan kelompoknya tidak pernah meminta uang tembusan itu.
"Saya juga kan pernah sampaikan ke teman-teman wartawan jangan diplesetkan. Saya sudah sampaikan bahwa kelompok Egianus dan kelompoknya tak pernah meminta uang itu. Yang ada pada saat saya di Timika, saya mengundang Pj Bupati Nduga bersama Ketua DPRD dan Kapolres Nduga. Kami bahas bagaimana pilot itu dibebaskan," kata Fakhiri
Menurut Fakhiri, pada saat pertemuan itu Ia menyampaikan jika mereka membutuhkan uang tidak lebih dari Rp 5 miliar.
"Jadi saya bilang saat itu, kalau mereka membutuhkan uang yang penting tidak lebih dari Rp 5 miliar, ya pemerintah siapkan saja. Yang penting pilot ada pada kami, dan uang dikasih ke mereka. Karena kita tidak ingin ada dampak lagi dari penyanderaan itu. Jadi apa yang dibilang Egianus itu benar, mereka nggak pernah minta uang," tegas Kapolda.
Fakhiri mengungkapkan pejabat lama Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge terus melakukan langkah-langkah untuk pembebasan Pilot Susi Air itu, namun belum ada progresnya. Bahkan, sambung Fakhiri, Namia juga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi, namun belum ada juga titik terangnya hingga saat ini.
"Saya bertemu lagi dengan Pj Nduga yang lama itu, saya tanyakan ulang minta waktu satu minggu tapi tidak ada progres. Saya juga sebelumnya berharap pembahasan uang Rp 5 miliar itu tidak berkembang kemana-mana karena itu hanya ucapan yang kita diskusikan awal untuk upaya negosiasi pembebasan pilot," ucapnya.
Ketika ditanya soal hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi saat berkunjung di Jayapura, kemarin, Fakhiri mengatakan, pada pertemuan itu Presiden meminta untuk menyelesaikan kasus penyanderaan Pilot Susi Air dengan baik.
Presiden Jokowi juga meminta TNI dan Polri untuk terus membangun komunikasi yang baik sehingga tidak boleh ada kekerasan-kekerasan lanjutan.
"Kita maunya semua baik, dan apa yang disampaikan presiden tentu menjadi panduan bagi kami untuk langkah-langkah upaya pembebasan pilot. Semua juga bekerja sesuai peran, kami TNI dan Polri, tokoh agama, masyarakat di sana, Komnas HAM, dan pemerintah daerah. Intinya kita akan penuhi semua permintaan terkecuali permintaan merdeka, serta amunisi dan senjata," ungkap Fakhiri.
Diketahui, pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens sudah 6 bulan disandera KKB Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023 lalu. Pilot Susi Air disandera KKB setelah membakar pesawat Susi Air di Bandara Paro Nduga, Papua Pegunungan.
Presiden Jokowi mengatakan berbagai upaya untuk membebaskan sandera pilot Susi Air hingga kini masih terus dilakukan pemerintah bersama aparat keamanan.
"Kita ini jangan dilihat diam saja loh. Karena sudah berupaya dengan amat sangat, namun tidak bisa dibuka terkait apa yang sudah dikerjakan di lapangan," ujar Presiden Jokowi di Jayapura, Papua, Jumat.
"Pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih terus berproses," tegas Presiden Jokowi.
Wamendagri Ribka Haluk Lantik 42 Anggota Pansel DPRP di 6 Provinsi Wilayah Papua, Beri Pesan Ini
Wamendagri Ribka Haluk melantik 42 orang anggota panitia seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di 6 Provinsi wilayah Papua.
