- VIVA/Andrew Tito.
Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong pemerintah untuk lebih gencar melakukan razia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu dikemukakan calon anggota legislatif DPR RI PAN Dapil Jakarta II, Surya Utama alias Uya Kuya.
Menurut Uya Kuya, PAN saat ini tengah fokus untuk memberikan solusi atas kasus perdagangan orang dan mafia tenaga kerja wanita (TKW) ilegal. Hal itu, kata dia, menjadi bukti bahwa PAN sangat memberikan perhatian besar untuk keselamatan masyarakat.
"Sampai sekarang mafia perdagangan orang lagi gua telusuri, karena orang yang mengirimkan menjual warga kita ke luar negeri ditelantarkan, mereka diminta duit Rp60 juta sampai Rp70 juta," kata Uya Kuya dalam keterangannya, Jumat, 18 Agustus 2023.
Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan bersama Pasha Ungu, Eko Patrio dan Uya Kuya
- Dok. Istimewa
Belakangan ini, Uya Kuya mengungkapkan, menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) peningkatan jumlah TPPO di Indonesia mencapai 100 persen, dengan jumlah 752 kasus di tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang berjumlah 361 kasus.
Lantaran itu, menurut Uya Kuya, PAN sebagai partai yang memiliki visi dan misi 'Gerak Cepat Bantu Rakyat' terus berupaya menangani permasalahan TPPO. Melalui tim PAN yang diberi nama Tim Gercep 12 terus melakukan aksi konkret dalam membantu masyarakat, khususnya yang mengalami masalah di luar negeri.
Tim yang digagas oleh Uya Kuya ini terus melakukan aksi nyata membantu rakyat yang membutuhkan. Seperti aksi pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlantar di Malaysia ke Tanah Air.
"Saya bersama tim Gercep 12 telah berhasil memulangkan 7 orang TKI dari Malaysia yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia lantaran mereka selama bekerja menjadi korban kekerasan, pemerasan dan penipuan dari majikan maupun agen TKI," katanya.
PAN, kata dia, berharap pemerintah terus memperhatikan permasalahan ini. Salah satu harapan PAN yaitu dengan memperketat izin bagi para TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir TKI ilegal di negara tujuan kerjanya.
