- ANTARA Foto
Jakarta - Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, meminta KPK tidak bermain politik dalam memeriksa Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebab pemeriksaan yang dilakukan KPK usai deklarasi duet Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar sebagai capres – cawapres 2024.
Cak Imin hendak diperiksa terkait kasus dugaan korupsi, dalam kapasitas Cak Imin sebagai mantan menteri.
“Kami berharap betul melalui forum ini, mohon betul kepada kawan-kawan KPK, saya kira jadikanlah KPK sebagaimana kita inginkan. KPK jangan masuk wilayah politik. Kalau KPK melakukan, artinya KPK masuk wilayah poiltik,” kata Yani di Kantor DPP Partai Nasdem pada Selasa, 5 September 2023.
Ahmad Yani menyebut tidak bisa disalahkan apabila masyarakat berpikir bahwa KPK bermain politik. Karena memeriksa Cak Imin usai dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies pada Minggu, 3 September 2023.
“Walaupun KPK menyatakan hal ini prosedural, memang enggak bisa dilepaskan nuansa ini dari proses Cak Imin dicalonkan menjadi wapres. KPK tidak bisa lepas dari asumsi. Enggak bisa dia menyalahkan masyarakat. Ini kasus 2012, kok baru sekonyong-konyong sekarang. Kasus yang 2-3 tahun, jauh lebih besar dari ini kok enggak jalan sepertinya,” jelas dia.
Dia sependapat dengan istilah Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choiri (Gus Choi), yang menyebut kalau penunjukan duet ini merupakan proses langit. Sehingga, kata dia, tidak mungkin bisa dihadang oleh siapa pun.
“Ini proses langit kata Gus Choi. Kalau sudah proses langit enggak bisa dihadang. Saya kasihan nanti, saya kasihan dengan KPK. Kalau dia terus memaksakan, kalau terjadi apa-apa supaya jangan salahkan saya dan masyarakat,” jelas dia.
Jangan sampai, lanjut dia, pendukung Anies maupun pendukung Cak Imin meminta keadilan proses hukum juga kepada KPK. Maka dari itu, ia berharap Pimpinan KPK saat ini berhenti untuk terlibat dalam kepentingan politik.
“Kami berharap Pimpinan KPK saat ini, orang-orang komisioner sampai deputi ke bawah, setop bermain politik. Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum,” pungkasnya.
