Survei Poltracking: Elektabilitas PAN Tembus Ambang Batas Parlemen

PAN daftarkan bakal caleg ke KPU RI
Sumber :
  • VIVA/Edwin Firdaus

Jakarta – Hasil survei teranyar dari lembaga survei Poltracking Indonesia menunjukkan, elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) mampu menembus parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Elektabilitas Khofifah Tak Tertandingi, Pengamat: Incumbent Berpeluang Besar Menangkan Pilgub

Peneliti Senior Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan, pada survei yang dilakukan periode 3-9 September 2023 tersebut, tercatat partai pimpinan Zulkifli Hasan itu berhasil menembus PT dengan capaian angka 4,3 persen. 

Posisi PAN bahkan unggul dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Kita lihat (elektabilitas) PAN 4,3 persen," ujar Arya, Sabtu, 7 Oktober 2023. 

Survei, Supian-Chandra Ungguli Petahana di Pilkada Depok 2024

Seorang pendukung PAN membentangkan poster dukungan.

Photo :
  • Istimewa

Arya mengatakan, PAN termasuk ke dalam partai politik (parpol) yang mempunyai potensi besar untuk tembus ke parlemen. 

LSI Denny JA: Popularitas Ridwan Kamil Tertinggi Ungguli 2 Cagub Rival

Adapun untuk posisi pertama, kata Arya, masih di tempati oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas sebesar 24,4 persen. Disusul posisi kedua terdapat Partai Gerindra yakni mendapat angka 16,7 persen. Lalu Partai Golkar di peringkat ketiga dengan 10,1 persen.

Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,3 persen, Partai Nasdem 9,1 persen, Partai Demokorat 6,9 persen. Peringkat elektabilitas parpol tersebut merupakan preferensi pilihan langsung masyarakat Tanah Air.

"Pada simulasi surat suara 18 partai politik, PDI Perjuangan memperoleh elektabilitas 24,4 persen), diikuti Partai Gerindra 16,7 persen, dan Partai Golkar 10,1 persen," kata Arya.

Kenaikan elektabilitas PAN dinilai dari masifnya dukungan yang diberikan masyarakat semua lapisan. Hal itu semakin kuat terwujud dari adanya deklarasi dukungan yang hadir dari berbagai kalangan untuk PAN.

Selain itu juga dari pergerakan para relawan serta tokoh bangsa terhadap PAN di berbagai daerah dengan beragam latar belakang. 

 

Rangkaian KRL Commuterline

Warga Jabodetabek Tolak Wacana Kenaikan Tarif KRL dan Subsidi Pertalite Berbasis NIK, Ini Alasannya

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL berbasis NIK, membatasi subsidi bahan bakar jenis Pertalite, serta menaikkan PPN 12 persen memicu penolakan

img_title
VIVA.co.id
31 Oktober 2024