KPU Jelaskan CCTV yang Terkoneksi dengan Polres di Jatim Tak Ada Kejanggalan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta –Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjelaskan soal laporan masyarakat yang menyebutkan adanya permintaan pemasangan CCTV di sejumlah kantor KPU oleh Polri di Jawa Timur.
Menurut Hasyim, permintaan itu bukanlah suatu tindakan dengan tujuan negatif, melainkan untuk menjaga keamanan yang lebih baik dan sudah diketahui olehnya sebagai ketua di tingkat nasional.
"Pemasangan CCTV dan akses CCTV oleh polisi sepengetahuan pimpinan KPU Pusat dan pimpinan Polri, dan hal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana MoU yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU dengan Kapolri pada 29 Desember 2022 yang lalu," kata Hasyim dalam keterangannya, Jumat, 10 November 2023.
Hasyim mengatakan, hal itu juga tertuang dalam undang-undang pemilu amanat untuk pengamanan adalah wewenang polisi. Kemudian, pengamanan polisi terhadap KPU meliputi personil, aset dan logistik (produksi, distribusi dan penggudangan).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari
- VIVA/Ilham Rahmat
"Berdasarkan hal tersebut maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di kantor KPU dan gudang logistik pemilu," kata dia.
Atas dasar itu, Hasyim menegaskan, laporan masyarakat soal permintaan Polri untuk memasang CCTV terkoneksi dengan polres dan kantor-kantor KPU di Jawa Timur bukanlah temuan janggal. Ia memastikan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan oleh publik karena semata demi menjaga keamanan dari tindak kriminal. "Jadi hal tersebut adalah wajar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan bukan fakta janggal," katanya.
Sebagai informasi, dalam surat edaran Polri yang dilihat VIVA, disebutkan beberapa poin permintaan Polri kepada kantor-kantor KPU di wilayah Jawa Timur, salah satunya yaitu kota Blitar untuk pemasangan CCTV yang terkoneksi dengan polres setempat.
Pertama, rujukan rencana operasi Kepolisian Terpusat Mantab Brata 2023-2024, perihal dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polres Blitar Kota.
Kedua, dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 wilayah Polres Blitar Kota di obyek vital penyelenggaraan Pemilu, serta untuk memudahkan pemantauan situasi secara maksimal maka perlu dilaksanakan pemasangan CCTV yang saling terkoneksi.
Ketiga, berkaitan dengan itu mohon dengan sangat kepada ketua KPU Kota Blitar untuk melakukan pemasangan CCTV yang berkualitas HD, support audio dan terkoneksi dengan Polres Blitar Kota di lingkungan Kantor KPU Kota Blitar, lingkungan Gudang KPU Kota Blitar dan lingkungan Bawaslu Kota Blitar.
PSI: Putusan MA tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Tak Ada Hubungannya dengan Kaesang
Wakil Ketua Umum PSI memastikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas umur pencalonan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan sang ketua umum Kaesang Pangarep.
