- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Diah Pitaloka membantah pembubaran pertemuan sosialisasi di Banyuwangi dilakukan oleh panitia. Rieke menyatakan memiliki bukti.
"Kan ada rekaman ada foto nanti bisa dilihat," kata Rieke ketika tiba di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 21 Juli 2010.
Menurut dia, bukti-bukti itu akan dia serahkan kepada penyidik dalam pemeriksaan kali ini. "Ya [akan diserahkan]," kata dia.
Rieke menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor terkait pembubaran pertemuan kunjungan kerja sosialisasi kesehatan gratis di Banyuwangi.
Namun, dua anggota Komisi IX DPR lainnya, Ribka Tjiptaning dan Nursuhud yang juga melaporkan pembubaran itu tidak datang karena sedang ada tugas partai ke Manado. Mereka melaporkan peristiwa pembubaran itu telah dilakukan oleh beberapa organisasi, termasuk Front Pembela Islam (FPI).
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang mengatakan pertemuan komisi IX itu semula mendapat izin dari kepolisian setempat. Namun, pertemuan itu kemudian dipindah ke tempat lain yang belum mendapatkan izin.
Selain itu, Edward juga mengatakan, berdasarkan data sementara yang didapatkan di lapangan, pembubaran itu justru dilakukan oleh pihak panitia setelah mendapat keberatan dari beberapa organisasi masyarakat. Edward mengaku keterangan itu diperoleh polisi dari ketua panitia pertemuan tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ribka Tjiptaning melaporkan pembubaran paksa pertemuan anggota Komisi IX yang dilakukan di Banyuwangi ke Mabes Polri.
Sebagai pihak terlapor adalah Kapolres Banyuwangi yang dia nilai bertanggung jawab karena melakukan pembiaran terhadap pembubaran pertemuan itu.
Ribka juga melaporkan ormas Front Pembela Islam yang diduga membubarkan forum tersebut ke Mabes Polri.
Namun, secara terpisah, FPI membantah terkait dengan pembubaran acara Kamis 24 Juni 2010 lalu.
Kata Munarman, Kepala Bidang Nahi Mungkar Front Pembela Islam (FPI), dilakukan oleh warga masyarakat termasuk anggota FPI. "Faktanya bukan FPI yang melakukan." (hs)
Pasca Putusan MK, Pengamat Nilai Relasi Ini yang Bisa Membuat PDIP Gabung ke Prabowo
Salah satu keputusan politik yang ditunggu publik pasca putusan MK adalah sikap politik PDIP. Apakah akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, atau ikut bergabung
