Polri Temukan Kebocoran Data Pemilih Milik KPU
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Polri sedang menyelidiki kasus dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal itu dibenarkan Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid Bachtiar. Dia menyebut dugaan kebocoran data tersebut sudah diketahui tim penyidik dari hasil patroli siber yang sudah dilakukan.Â
"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata dia kepada wartawan, Rabu 29 November 2023.
Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- vivanews/Andry Daud
Adi Vivid mengatakan, temuan dugaan kebocoran data tersebut pun sedang diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Pun Vivid menyebut koordinasi bakal terus dilakukan pihaknya dengan KPU.
"Saat ini Team CSIRT sedang berkordinasi langsung dengan KPU untuk berkordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," katanya.
Sebelumnya diberitakan, kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini pelaku peretasan mengklaim sudah mencuri dan mendapatkan akses admin ke situs KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Ada pun informasi kebocoran data pribadi ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023. Lewat platform media sosial X @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption "KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE".
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Mengutip postingan @secgron, hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual beli data curian, yakni Breachforums.
Akan tetapi, terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik.
Dari data tersebut, Jimbo menjelaskan mendapatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport) , Nama, tps_id, Difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir, tempat_lahir, kawin, alamat, rt, rw, dan banyak lagi.
Bukan Cuma Jadi Tersangka, 23 Perusahaan Terkait Karhutla Diusulkan Dicabut Izinnya
Bareskrim Polri mengusulkan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
