Padang – Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Riau hingga kini masih tersendat. Pembebasan lahan menjadi kendala utama pembangunan tol tersebut.
Ketua Fraksi partai Gerindra DPRD Sumatera Barat, Hidayat meminta Gubernur Sumbar, Mahyeldi untuk segera mengomandoi langsung pembebasan lahan tersebut.
"Kita ini sangat lamban. Bukan hanya Riau, Bengkulu pun juga lebih dulu selesai. Ini sudah lama genting, tak bisa lagi kita berleha-leha. Gubernur harus komandoi langsung," kata Hidayat Kamis 18 Januari 2023.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.
- Antara
Hidayat juga menilai, seharusnya ada deadline dan timeline dalam hal penyuksesan pembangunan tol, terutama pembebasan lahan, sehingga tak lama molor.
Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang, Riau
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Hidayat juga menyesali anggapan Sumbar tak butuh tol masih berkembang di masyarakat. Bahkan, kata Hidayat, anggapan itu juga berkembang di kalangan ‘orang-orang’ gubernur. "Kita harusnya sosialisasi aktif bahwa tol itu sangat penting," ujarnya.
Jika Sumbar tak kunjung punya tol, menurut Hidayat, bersiaplah Sumbar akan semakin tertinggal dari provinsi-provinsi lain.
Ia beranggapan, dengan adanya tol maka pertumbuhan ekonomi Sumbar akan melesat. Jika perekonomian melesat maka permasalahan kemiskinan, pengangguran dan hal lain akan ikut terselesaikan seiring waktu.
"Tol itu memudahkan transportasi dan distribusi dua hal ini berpengaruh besar untuk pertumbuhan ekonomi," kata Hidayat.
Ilustrasi jalan tol
Hidayat juga meminta pemerintah provinsi untuk tidak hanya berfokus pada hal-hal domestik. Menurutnya, hal itu tidak lagi terlalu signifikan untuk pembangunan Sumbar.
"Buktinya permasalahan ekonomi, kemiskinan, pengangguran bahkan stunting masih juga tinggi. Selain itu, tak banyak perubahan. Dari zaman dulu hingga sekarang jalur lintas Padang-Pekanbaru masih seperti itu saja," ujar Hidayat.
Selain itu, Hidayat juga menilai pemprov Sumbar masih amat lemah dalam hal lobi pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu harus dihilangkan karena jelas APBD Sumbar tak kuat menopang kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur.
