VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan asistensi kepada pemerintah-pemerintah daerah. Presiden ingin keuangan daerah dikelola dengan baik.
Presiden menyatakan, desentralisasi dan dekonsentrasi belum berlangsung dengan baik dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, Presiden juga meminta kementerian menangani sektoral untuk berkoordinasi dengan gubernur. "Agar semua integrated, bagus, klop, sinergis," kata Presiden. "Sekaligus mencegah tumpang tindih."
Kemudian, "Penyalahgunaan keuangan daerah kita cegah dengan memberikan asistensi, memberikan bimbingan, dengan demikian, semua bisa berlangsung dengan baik," ujar Presiden membuka rapat kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Istana Bogor, Jumat 6 Agustus 2010.
Tugas untuk UKP4 ini, kata Presiden, nanti akan menghasilkan evaluasi. Bukan hanya terhadap pemerintahan daerahnya, tapi juga peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. "Lanjutkan evaluasi Saudara dalam tiga bulan mendatang," kata SBY.
Hasil evaluasi ini nanti, kata SBY, akan ditembuskan ke kepala daerah bersangkutan. Kemudian "Yang penting-penting, disampaikan kepada pers. Kita harus melihatkan transparansi kepada rakyat yang memberikan mandat kepada kita semua," kata Presiden.
Pernyataan Presiden berkaitan dengan daerah ini adalah untuk ke sekian kalinya dalam beberapa hari belakangan. Kemarin, Presiden secara tegas menyatakan di hadapan kabinet dan para kepala daerah, bentuk negara bukan federalisme, melainkan negara kesatuan. Presiden meminta ada sinergi program pemerintah pusat dengan daerah.(np)
Komentar Calon Kiper Timnas Indonesia Usai Bawa Inter Milan Sabet Scudetto
Inter Milan sukses memastikan diri merebut Scudetto Serie A yang ke-20. Ternyata, ada 'orang Indonesia' yang ikut membantu La Beneamata merebut bintang kedua.
