Menteri Agama Lepas 1500 Orang Mudik Secara Gratis
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta -Â Kementerian Agama (Kemenag) memberangkatkan mudik 1500 orang secara gratis dengan 30 unit bus di Gedung Kementerian Agama pada Kamis, 4 April 2024.Â
Dalam acara 'mudik asyik bareng Gus Men' turut disponsori oleh Bank Mandiri, BRI, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Nestle membantu mensukseskan acara tersebut.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Men mengatakan acara mudik yang dilaksanakan hari ini merupakan ketiga kalinya. Menurut dia, jumlah pesertanya terbanyak dibanding tahun sebelumnya.
"Tahun ini meningkat dari 20 ke 30 bus, rata-rata 50 orang. Sekarang 1.500, naik 500 dibanding tahun lalu," ujar Gus Cholil dalam keterangannya pada Kamis, 4 April 2024.Â
Kementerian Agama (Kemenag) memberangkatkan mudik 1500 orang secara gratis dengan 30 unit bus di Gedung Kementerian Agama, Kamis 4 April 2024.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Gus Yaqut menjelaskan, bahwa mudik gratis dilaksanakan sebagaimana anjuran pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi, karena risikonya cukup tinggi kalau bepergian mudik naik kendaraan pribadi terutama sepeda motor.
"Kita undang saudara-saudara kita untuk mudik sesuai dengan anjuran pemerintah, kalau bisa mudik bersama-sama, enggak usah sendiri-sendiri," ujarnya.Â
Gus Yaqut mengatakan pihak Kementerian Agama memberangkatkan mudik tahun 2024 ini dengan berbagai tujuan, yakni lintas Pulau Jawa, juga Lampung. Untuk destinasi yang menjadi favorit pemudik yakni Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Selama perjalanan juga para peserta dilayani dengan sepenuh hati untuk kebutuhannya, salah satunya dengan disediakan bekal gratis baik untuk buka puasa atau sahur di jalan.
Yaqut berpesan kepada seluruh peserta agar terus menjaga kesehatan, sehingga dapat berkumpul bersama keluarga pada Hari Raya Idul Fitri nanti.
Sidang Kasus Kuota Haji Masih Bergulir, FJN Ajukan Amicus Curiae untuk Eks Menag Yaqut ke PN Jakpus
Forum Jakarta Nahdliyin menyerahkan amicus curiae untuk Gus Yaqut ke PN Jakarta Pusat. FJN berharap analisis tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam kasus kuota haji.
