Prabowo Bertemu Dubes Slovakia, Ini yang Dibahas
- Dok Kemenhan
Jakarta – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, H.E. Mr. Tomas Ferko di ruang kerja Menhan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pada pertemuan ini membahas mengenai kerja sama dibidang pertahanan.
Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dubes Tomas karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan kunjungan kehormatan/courtesy call kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Dubes Slovakia untuk Indonesia
- Dok Kemenhan
“Terima kasih H.E Mr. Tomas, telah hadir ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam keterangannya Rabu, 5 Juni 2024.
Prabowo mengatakan, kedua negara ini mempunyai kepentingan yang sama dalam bidang pertahanan. Sebab negara Slovakia merupakan salah satu negara yang memiliki industri teknologi dan pertahanan di Eropa yang kualitasnya sangat baik, serta berstandar NATO sehingga menjadi alternatif bagi Indonesia dalam pengadaan, pemeliharaan alutsista, dan pengembangan industri pertahanan.
Dalam hal ini, Prabowo menegaskan bahwa pengadaan dan pemeliharaan alutsista, serta pengembangan industri pertahanan, adalah penting bagi Indonesia. Adapun langkah ini tidak hanya meningkatkan kemandirian pertahanan negara, tetapi juga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
"Pengembangan industri pertahanan bagian utama dan penting untuk memastikan kesiapan dan kekuatan pertahanan nasional," jelasnya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Dubes Slovakia untuk Indonesia
- Dok Kemenhan
Untuk itu, Menhan menekankan bahwa diperlukan kolaborasi yang produktif antara Indonesia dan Slovakia.
“Kami ingin senantiasa memiliki hubungan pertahanan bilateral yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Slovakia, khususnya dalam melibatkan industri pertahanan dalam negeri Indonesia,” imbuhnya.
DPR Tegur Menteri ATR/BPN soal Lambannya Persetujuan Lahan Program Presiden
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti soal lambannya proses persetujuan lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
