Bea Cukai Bantu UMKM Hadapi Tantangan Ekspor
- Bea Cukai
VIVA – Bea Cukai melalui unit vertikalnya yaitu Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Bogor, secara aktif mendukung pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberian asistensi, sosialisasi, dan edukasi terkait ekspor.
Bea Cukai Malang menyelenggarakan kegiatan Ngobrol Inspirasi Ngobrol Pintar (NGOPI) untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang berorientasi ekspor, Rabu (29/05). Anggri Sartika Wiguna dari PT Guna Berkat Indonesia hadir sebagai narasumber untuk berbagi kiat sukses menembus pasar internasional. Apriyani Etik, salah satu pemilik UMKM di bawah pengawasan Bea Cukai Malang, turut hadir untuk menginspirasi UMKM lain karena berhasil mengekspor wood pellet ke Jepang.
Ketua Klinik Ekspor Bea Cukai Malang, Dwi prasetyo Rini berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar UMKM serta menambah pengetahuan baru agar bisa ekspor.
“Semoga menambah ilmu baru dan UMKM bisa go ekspor, go internasional,” ungkap Dwi.
Sejalan dengan yang dilakukan Bea Cukai Malang, Bea Cukai Bogor melalui program Customs Visit Customers (CVC) membantu CV Kirana Indah yang mengalami kendala blokir pada nomor induk berusaha (NIB) karena tidak melakukan kegiatan ekspor selama satu tahun, Kamis (30/05).
Bea Cukai Bogor memberikan saran agar perusahaan segera mengurus pembukaan blokir NIB agar bisa melaksanakan ekspor perdana pohon besar ke Jepang pada 4 Juni 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Direktur CV Kirana Indah, Lina Reviana, mengatakan bahwa ia sangat memperhatikan kualitas produknya untuk memastikan lolos dari proses perizinan saat ekspor.
“Pohon-pohon yang kami budidayakan berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang diperoleh langsung dari petani dengan izin resmi, sehingga terjamin legalitas dan keamanannya dalam proses pengiriman,” ungkap Lina.
Wajib Sertifikasi Halal untuk UMK Dipertimbangkan, Maman: Mereka Punya Keterbatasan
Pemerintah mempertimbangkan kondisi UMK dalam wajib sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026, termasuk kemudahan melalui skema self-declare bagi usaha mikro dan kecil.
