DPR Heran KPK Jarang OTT: Ada Tekanan?

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI , Benny K. Harman mempertanyakan kinerja KPK yang kini jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

img_title KPK Sebut 4 Tersangka Kasus HGB Diduga Orang Kepercayaan Nusron Wahid

Hal tersebut disampaikan legislator Partai Demokrat itu dalam rapat bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 1 Juli 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita sering dulu OTT, operasi tangkap tangan, tapi belakangan ini sepi. Apakah emang enggak ada, apakah tidak adanya OTT itu berhasil berkurangnya korupsi. Atau apa?," tanya Benny. 

img_title OTT HGB Bikin Geger! KPK Sita Rp106,3 M, Puluhan Miliar Ditemukan di Rumah Orang Kepercayaan Nusron

Gedung KPK (Foto Ilustrasi)

Photo :
  • KPK.go.id

Benny mengaku curiga dan mempertanyakan apakah selama ini ada tekanan, sehingga lembaga antirasuah sudah jarang melakukan OTT.

img_title Terungkap! Bos Summarecon Diduga Setor Rp1,5 Miliar ke Orang Kepercayaan Nusron

"Dugaan saya tidak (mengurangi korupsi). Apakah ada tekanan? Apakah ada permintaan, supaya enggak ada OTT," ujarnya.

Benny juga mengatakan pernah mengusulkan OTT masuk dalam bagian pencegahan korupsi. Pejabat yang terjaring OTT, kata dia, dibina agar kemudian tidak melakukan praktik korupsi lagi. 

"Tapi waktu itu malah saya dituduh, karena partai kami yang paling banyak kena waktu itu. Tapi mudah-mudahan setelah itu diperbaiki mekanisme sistem OTT," jelas dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sayangnya, lanjut Benny, belakangan usulan tersebut menuai polemik karena banyak kader Partai Demokrat yang justru terkena OTT.

"Jadi, bukan untuk menangkap musuh politik tetapi untuk memperbaiki sistem antikorupsi itu," imbuhnya.

Para tersangka kasus pengurusan HGB Summarecon saat hendak ditahan KPK.

4 Orang Kepercayaan Nusron Terseret, KPK Bongkar Duduk Perkara Hingga Jejak Uang Kasus HGB

KPK mengungkap sejumlah temuan uang dalam penyidikan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya, uang Rp8 miliar.

img_title
VIVA.co.id
15 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut