SYL Ungkit Pengkhianatan Eks Ajudan Panji: Begitu Tega dan Keji

Sidang Tuntutan Syahrul Yasin Limpo (SYL) kasus Pemerasan dan Gratifikasi
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. Mulanya, anggota hakim Ida Ayu Mustikawati menanyakan BAP Panji soal dana 20 persen dari pejabat eselon I yang dipotong secara cuma-cuma oleh SYL.

img_title Ahok: Kita Harus Jadi Pejabat untuk Wujudkan Keadilan Sosial

"Saudara menyatakan adanya perintah pengumpulan uang haram itu di BAP saudara. Sesungguhnya, uang haram itu selain tadi yang dikemukakan oleh hakim anggota adanya mutasi jabatan, kepegawaian, dan lain-lain itu, ada perintah langsung bahwa sebenarnya ada 20 persen dari anggaran masing-masing itu. Itu sepengetahuan saudara, uang haram 20 persen itu memotong anggaran atau apa?," tanya hakim ke Panji.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau sepengetahuan saya memotong anggaran," jawab Panji.

img_title Mentan Amran Bongkar Modus Mafia Pangan Ubah Beras SPHP Jadi Premium, Singgung Hukuman Mati

Sidang Tuntutan Syahrul Yasin Limpo (SYL) kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Panji menjelaskan bahwa potongan anggaran dari dana pejabat eselon di Kementerian Pertanian itu seharusnya diterima pejabat Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi. Tetapi, justru dipotong oleh SYL.

img_title Bobby Nasution Singgung Murid yang Mau Sekolah Luar Negeri: Jangan Sampai Nggak Diakui Ijazahnya saat Jadi Pejabat

Kemudian, anggaran sebanyak 20 persen dari masing-masing pejabat eselon I itu digunakan SYL untuk kepentingan pribadinya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Yang saya tahu ya dari bapak untuk bapak kepentingan bapak," kata Panji.

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid

UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Fahri Bachmid Ingatkan Konstitusi Tak Atur Batas Maksimal Tertentu

Fahri Bachmid menilai persoalan mengenai jumlah kementerian negara harus ditempatkan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut