- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mengingatkan dan menegur para menteri secara terbuka dalam pembukaan rapat sidang kabinet. Teguran itu antara lain terkait soal remisi dan grasi, insiden penangkapan tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Malaysia, dan rekening gendut Polri.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, untuk kasus Malaysia itu merupakan tanggungjawab penuh Presiden SBY. SBY disarankan jangan menyalahkan pembantunya, para menteri.
"Saya prihatin kalau pendekatan Presiden SBY jika ada masalah seperti ini menyalahkan pembantunya," kata Din Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 26 Agustus 2010.
Din menilai, dengan berdalih sudah memberikan perintah sementara sebagai atas tertinggi, Presiden dinilai tidak juga mengambil langkah-langkah konkret.
"Padahal kita ketahui SBY itu paling responsif terhadp isu-isu kecil," tegas Din. "Tapi mengapa pada masalah strategis seperti ini beliau tidak mengadakan konferensi pers, diam saja."
Tetapi justru, kata Din, ketika ada langkah-langkah yang sudah diambil menteri terkait malah justru disalahkan. "Mohon maaf, ini bukan sebuah kepemimpinan yang baik. Padahal beliau harusnya mengambil tanggungjawab dong," kritik Din.
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi Online 3 Bulan Pertama di 2024 Capai Rp 100 T
Menko polhukam RI, Hadi Tjahjanto mengungkapkan perputaran uang ada tiga bulan pertama di tahun 2024 terkait judi online jumlahnya tak main-main, yakni mencapai Rp 100 T.
