Cara Jaksa agar Ronald Tannur Tidak Pergi ke Luar Negeri
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Jakarta, VIVA - Guna memantau terus keberadaan Gregorius Ronald Tannur agar tak kabur ke luar negeri, Kejaksaan koordinasi dengan pihak imigrasi. Hal itu diungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar.
"Berkoordinasi dengan keimigrasian untuk melakukan monitoring terhadap yang bersangkutan (Ronald Tannur). Keberadaannya yang kita harapkan jangan sampai bepergian ke luar negeri," ujar dia pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Terdakwa Gregorius Ronald Tannur di PN Surabaya.
- VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)
Harli mengatakan, Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan dan menandatangani akta pernyataan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Katanya, ada 14 hari bagi jaksa menyiapkan memori kasasi. Dalam rentang waktu 14 hari, jaksa akan mengkaji atas pertimbangan majelis hakim yang termuat dalam surat putusan hingga bisa menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.
"Jadi, sekarang dengan tim yang sudah ada di Kejaksaan Negeri dan diasistensi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang mempersiapkan memori kasasinya. Sehingga, jaksa akan melakukan counter terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pencegahan Gregorius Ronald Tannur ke luar negeri yang telah diajukan Kejaksaan, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham.
“Jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar di Jakarta dikutip ANTARA pada Rabu, 7 Agustus 2024.
Ia menjelaskan, koordinasi dilakukan lantaran status Ronald yang telah dinyatakan bebas dari dakwaan kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.
Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Thailand Dorong APAGM Perkuat Kerja Sama Penuntutan Kejahatan Transnasional
Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Thailand mendorong penguatan kerja sama penuntutan di kawasan Asia Tenggara melalui mekanisme ASEAN Prosecutors-General Meeting (APAGM).
