- Antara/Ali Khumaini
VIVAnews - Menjelang mudik Lebaran 2010, Komisi V DPR melakukan sidak kesiapan PT KA Daop VI Yogyakarta menyambut arus mudik maupun balik yang menggunakan jasa kereta api.
Rombongan Komisi V yang berjumlah 20 orang datang ke Stasiun Tugu Yogyakarta sekira pukul 18.00 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRRI, Yosep Umar langsung diterima oleh Kepala PT KA Daop VI Yogyakarta Noor Hamidi beserta jajaran PT KA Daop Yogyakarta.
Rombongan angota Komisi V DPR langsung melakukan sidak kesiapan Stasiun Tugu Yogyakarta dalam menghadapi arus mudik-balik Lebaran 2010 dengan melihat berbagai fasilitas yang ada di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Ketua Komisi V DPR Yosep Umar usai sidak kepada wartawan menyatakan agar pihak PT KA Daop VI tetap memperhatikan dan memberikan pelayanan kepada penumpang kereta ekonomi layaknya penumpang kelas eksekutif.
“Saya wanti-wanti agar penumpang kelas ekonomi juga diberlakukan sama seperti penumpang kereta kelas bisnis karena hampir 80% penumpang kereta adalah penumpang kereta ekonomi," terangnya, Minggu malam, 29 Agustus 2010
Dengan kondisi kereta ekonomi yang sangat memprihatinkan seperti saat Lebaran maka ke depannya tidak boleh lagi ada toleransi penumpang berdiri di atas 150-200% karena tidak memanusiakan penumpang.
"Kalau kereta api kelas ekonomi bisa melayani penumpang berdiri hanya 100% saja pada tahun 2011 mendatang maka itu keberhasilan bagi PT KA,” paparnya
Yosep mengakui karena Stasiun Tugu adalah bangunan heritage maka tidak bisa dikembangkan lagi secara luas, sehingga perlu ada solusi yang terbaik.
Heritage tetap terjaga namun prasarana dan sarana dapat memuaskan bagi para pengguna jasa kereta api.
Yosep menyatakan pada tahun anggaran 2010 ini, pemerintah telah menganggarkan dana Public Service Obligation/PSO sebesar Rp 535 miliar kepada PT KA yang sasarannya untuk pelayanan kepada penumpang ekonomi bukan untuk kereta api kelas eksekutif.
“Kami berharap dengan adanya PSO itu maka pelayanan kereta ekonomi akan lebih baik, apalagi saat Lebaran seperti ini,”tukasnya
Yosep menambahkan Dirjen Perkeretaapian saat ini juga mempunyai anggaran Rp 4 triliun untuk membangun prasarana dan sarana perkeretaapian yang ada di Indonesia ini.
"Kita tahu ada rangkaian kereta api yang perlu perbaikan, lokomotif juga usianya ada yang di atas 30 tahun dan perlu penggantian,” katanya.
Laporan : KDW | Yogyakarta
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
