KPK Siap Turun Bila Ada Dugaan Suap di Vonis Bebas Ronald Tannur

Alexander Marwata, OTT KPK Gubernur Maluku Utara
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi siap turun tangan, jika terdapat praktek dugaan suap kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang sebelumnya menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur, dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap seseorang.

img_title KPK Periksa Sestama BNPB, Dalami Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor

Hal itu dilakukan KPK, juga merujuk pada temuan Komisi Yudisial (KY) terhadap majelis hakim. Sebab, KY melakukan pemeriksaan kepada tiga majelis hakim PN Surabaya usai memvonis bebas Ronald Tannur termasuk dalam ranah etik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Tentu kalau misalnya ada dari pihak KY itu menduga ada suap, tentu nanti kita juga akan pasti turun terkait dengan memanggil pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Dan mungkin juga kita bisa minta keterangan hakimnya seperti itu," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan dikutip Kamis 29 Agustus 2024.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Alex menjelaskan, bahwa dalam hasil investigasi KY ditemukan adanya beberapa alat bukti yang diabaikan dalam pembuatan putusan. Tugas KPK mendalami soal adanya dugaan suap dalam mengabaikan alat bukti dalam pembuatan putusan tersebut.

"Nah kan kami kaitannya apa? Kalau ada suap di dalam membuat putusan, itu adalah korupsi," ucapnya.

img_title KPK Periksa 18 Camat di Klaten, Dalami Pengadaan Jasa Event Organizer

Tetapi, jika kasus tersebut hanya sebatas ketidakprofesionalan maka KPK tak bisa bertindak. Lantas, hanya KY yang bisa memutus ranah etik majelis hakim tersebut.

"Jadi kalau ada unsur kick back suap sehingga putusannya atau alat-alat bukti fakta persidangan diabaikan, kita sih hanya bisa menduga, mencurigai pasti ada sesuatu ketika fakta-fakta alat bukti yang disajikan oleh jaksa, itu kemudian diabaikan oleh hakim yang membuat putusan. Pasti ada sesuatu, kan baru dugaan. Harus dibuktikan apakah dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan sesuatu kepada hakim," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan,  Komisi Yudisial (KY) memberi rekomendasi sanksi berat terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Ketiga hakim tersebut kini telah diberhentikan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Demikian terungkap saat Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan jajaran KY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

"Menjatuhkan sanksi berat terhadap Terlapor 1 Saudara Erintuah Damanik, Terlapor 2 Saudara Mangapul, dan Terlapor 3 Saudara Heru Hanindyo berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim," kata Kabid Waskim dan Investigasi KY, Joko Sasmita dalam rapat bersama DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut