KPUD NTB Tetapkan Tiga Pasangan Cagub-Cawagub NTB Pilkada 2024

Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB (Satria)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

Lombok, VIVA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah resmi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024, Minggu, 22 September 2024.

img_title Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan

Ketua KPUD NTB, Muhammad Khuwailid mengatakan bahwa penetapan calon berdasarkan hasil pleno setelah melalui proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan syarat pencalonan lainnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Hasil pleno kami atas tiga bakal calon yang mendaftarkan diri berdasarkan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan syarat pencalonan," ujarnya.

img_title KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud

Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB (Satria)

Photo :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

Tiga pasangan calon yakni Zulkieflimansyah - Suhaili, Sitti Rohmi Djalillah - Musyafirin dan Lalu Muhamad Iqbal - Indah Damayanti Putri dinyatakan memenuhi syarat.

img_title KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Pencalonan Gibran Jadi Wapres: Pakai Dokumen saat Pilkada Surakarta

"Dengan demikian tiga bakal calon sah menjadi pasangan calon gubernur atau peserta pemilu di NTB," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan diloloskan tiga calon tersebut, maka agenda selanjutnya adalah pencabutan nomor urut yang akan digelar besok malam.

"Kami akan mengundi nomor urut dari masing-masing calon ini yang Insyaallah pada 23 September 2024 yang akan kami lanjutkan dengan deklarasi Pilkada damai," ujarnya.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut