Ricuh, Pengambilan Nomor Urut Paslon di KIP Subulussalam Aceh

Ricuh, Pengambilan Nomor Urut Paslon di KIP Subulussalam Aceh
Sumber :
  • Muhammad Roni

Subulussalam, VIVA – Pengambilan nomor urut calon kepala daerah di Kota Subulussalam, Aceh berlangsung ricuh ketika kantor Komite Independen Pemilihan (KIP) diserbu massa yang tidak puas. Awalnya, KIP mengumumkan penundaan pencabutan nomor urut, tetapi keputusan untuk melanjutkan tahapan itu memicu kemarahan. 

img_title BPK Temukan 320 Mahasiswa Wafat Masih Terima Bantuan KIP, Begini Kata Kemendiktiksaintek

Massa merangsek masuk dengan merobohkan pagar, memaksa aparat keamanan dari Polres, Brimob, dan TNI untuk menghalau mereka dengan gas air mata.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, para pendukung pasangan Affan Alfian Bintang-Irwan Faisal melakukan demonstrasi karena calon yang mereka dukung digugurkan oleh KIP. Keputusan itu diambil karena calon tersebut dinilai tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang mensyaratkan calon haruslah orang Aceh.

img_title Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan

Ricuh, Pengambilan Nomor Urut Paslon di KIP Subulussalam Aceh

Photo :
  • Muhammad Roni

Setelah audiensi antara perwakilan massa dan komisioner KIP, sempat ada pengumuman penundaan yang membuat massa bubar.

img_title KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud

Namun, sekitar pukul 21.00 WIB, KIP mengumumkan untuk melanjutkan pencabutan nomor urut, menyebabkan massa yang sempat bubar kembali ke kantor KIP dan menimbulkan kericuhan.

Akhirnya, situasi berhasil dikendalikan oleh polisi menjelang dini hari, dengan penangkapan belasan orang yang diduga memprovokasi kerusuhan. (Muhammad Roni/Subulussalam/Aceh)

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut