Syahrul Yasin Limpo Ajukan Kasasi, Begini Respon KPK
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI ,Syahrul Yasin Limpo alias SYL telah mengajukan kasasi setelah hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun buka suara atas langkah hukum yang diambil Syahrul Yasin Limpo tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan bahwa lembaga antirasuah tak masalah jika SYL mengajukan kasasi. Sebab, kata dia, itu merupakan hak terdakwa dalam memperjuangkan keadilan.
"KPK mempersilakan Terdakwa untuk mengajukan kasasi sesuai hak yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan Rabu, 16 Oktober 2024.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di KPK
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Tak ada penjelasan lebih jauh dari KPK soal kasasi SYL yang sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sudah memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo alias SYL terkait dengan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian RI. Kini, SYL justru mengajukan kasasi terkait kasusnya tersebut.
"Status perkara permohonan kasasi," bunyi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip Senin, 14 Oktober 2024.
SYL mengajukan kasasi bersama dua mantan anak buahnya selama di Kementerian Pertanian RI. Keduanya memang terlibat kasus yang sama. Dua mantan anak buah SYL itu adalah Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.
Hukuman Diperberat PT DKI Jakarta
Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo alias SYL terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian RI. SYL kini hukumannya malah jadi lebih berat yakni 12 tahun penjara.
"Menjatuhkan terhadap Terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia saat bacakan putusan banding di ruang sidang PT DKI Jakarta pada Selasa, 10 September 2024.
Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta. Namun, jika SYL tak membayar denda maka akan diganti dengan kurungan pidana 4 bulan.
"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan kurungan," tutur Hakim Artha.
Adapun, susunan majelis hakim yang bertugas memvonis banding SYL yakni Artha Theresia selaku ketua. Sementara, anggota mejelis hakim adalah Subachran Hardi Mulyono, Teguh Harianto, Anthon R Saragih, dan Hotma Maya Marbun.
Tak hanya hukuman badan, hakim juga menambah uang pengganti SYL. SYL wajib membayarkan uang pengganti sebanyak Rp 44.269.777.204 dan 30 ribu dolar AS.
Jika SYL tak mampu membayarnya, maka ia akan mendapatkan hukuman badan selama 5 tahun.
"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun," kata hakim Artha.
Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo alias SYL dengan kurungan penjara selama 10 tahun. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 11 Juli 2024.
"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 tahun," demikian putusan yang dibacakan majelis hakim, di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Selain itu, terdakwa SYL juga dibebankan membayar denda Rp300 juta. Dengan ketentuan, bila terdakwa tidak mengganti maka akan dijerat pidana kurungan selama 4 bulan.
Hakim juga menghukum terdakwa SYL untuk membayar uang pengganti Rp14.147.144.786 dan 30 ribu dolar AS. Denda itu paling lama dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak punya harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana selama 2 tahun," demikian lanjut hakim.
Hakim menilai SYL terbukti bersalah dalam kasus yang menjeratnya tersebut. SYL dinilai melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
