ICMI Anggap Prabowo Sudah Tepat Tunjuk Burhanuddin Jadi Jaksa Agung

Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk dan melantik Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dalam Kabinet Merah Putih masa bakti 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024. Ternyata, penunjukan Burhanuddin ini dianggap tepat oleh pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

“Sangat tepat penunjukan ST Burhanuddin jadi Jaksa Agung,” kata Wakil Ketua Bidang Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Yhanu Setiawan melalui keterangannya pada Senin, 21 Oktober 2024.



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin

Photo :

• VIVA/Ahmad Farhan Faris

Menurut dia, Burhanuddin selama kepemimpinannya di Korps Adhyaksa telah menjaga marwah kejaksaan dengan menerbitkan Peraturan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Restorif Justice (RJ). “Dengan Penghentian penuntutan RJ masyarakat mendapatkan sisi humanis dari agenda penegakan hukum,” jelas dia.

Kata dia, Kejaksaan Agung berada di era keemasan dengan capaian-capaian kinerja yang lebih baik dari lembaga penegak hukum lainnya di bawah kepemimpinan Burhanuddin. Bahkan, kata dia, korupsi kelas kakap diusut serta berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Memang, lanjut dia, Burhanuddin memiliki rekam jejak dinas di Kejaksaan sejak 1989 dimulai dari Staf Kejaksaan Tinggi Negeri Jambi, kemudian Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung pada 2011-2014, lalu diangkat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Jaksa Agung pada 2019.

"Kejaksaan Agung sekarang ini punya prestasi terbaik dibanding periode-periode sebelumnya," jelas dia.

Ia membeberkan kasus-kasus korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan di bawah Burhanuddin, seperti perkara Asabri dan Jiwasraya. Selain itu, lanjut dia, kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kasus ekspor CPO minyak goreng, kasus Duta Palma Grup serta kasus korupsi timah.

Kata dia, Kejaksaan Agung telah menunjukkan keberaniannya dalam menegakkan hukum untuk perkara-perkara yang melibatkan pejabat negara seperti menteri, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga pejabat kementerian.

"Kasus-kasus itu tak mudah karena melibatkan pejabat negara, politisi, dan pengusaha. Tapi, Kejaksaan Agung berhasil membongkar dan meyakinkan hakim bahwa ada pihak yang bersalah," tegas dia.

Di samping itu, Yhanu mengatakan Kejaksaan Agung juga tetap mengedepankan humanis di tengah penegakan hukum secara terukur dan transparan. Misalnya, kata dia, Kejaksaan Agung menerapkan restorative justice untuk kasus tertentu di tengah masyarakat demi menghadirkan keadilan.

"Tapi untuk kejahatan yang libatkan pejabat negara seperti korupsi tidak ada ampun, dilibas. Tajam ke atas, humanis ke bawah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah melantik 48 orang menjadi menjadi menteri dan kepala badan atau lembaga dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024. Salah satunya, Prabowo kembali menunjuk Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung.

Adapun, pengangkatan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Diketahui, Burhanuddin merupakan Jaksa Agung sejak Kabinet Indonesia Maju di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Selain itu, Prabowo juga melantik sejumlah menteri yang pernah menjabat di era Presiden Jokowi di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Selanjutnya, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian, Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

Halaman Selanjutnya

"Kasus-kasus itu tak mudah karena melibatkan pejabat negara, politisi, dan pengusaha. Tapi, Kejaksaan Agung berhasil membongkar dan meyakinkan hakim bahwa ada pihak yang bersalah," tegas dia.