Dua Cawagub Ungkap Strategi Atasi Kemiskinan Ekstrem di Banten

Debat pilgub banten 2024, terkait sub-tema Kesejahteraan dan daya Saing Daerah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Tangerang, VIVA - Calon Wakil Gubernur Banten baik nomor urut 1 dan 2 memaparkan, strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini karena, Provinsi Banten belum memenuhi kategori atau kriteria dalam Inpres (Instruksi Presiden) dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.

Tim RIDO Daftarkan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK Besok, Kubu Pram Doel Siapkan Tim Hukum

Alhasil, dalam debat kedua di tahapan pilkada 2024, para calon wakil Gubernur Banten, yakni Dimiyati Natakusumah, dan Ade Sumardi, masing-masing menjelaskan, cara jitu untuk bisa mengentas kemiskinan.

Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Dimiyati Natakusumah, memiliki lima elemen sebagai strategi menekan angka kemiskinan.

Mendagri Tito Ungkap Ada Transaksional Mutasi Pj Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024

"Ada lima strategi penanganan kemiskinan ekstrim, yang pertama kita mendata dulu yang miskin, kedua terkait inflasi, ketiga soal investasi, keempat penggunaan produk dalam negeri, dan kelima bagaimana sistem pemerintahan yang tidak korupsi," katanya, Kamis, 7 November 2024.

Di mana, dengan kelima elemen itu menjadikan sebuah patokan pasangan calon nomor urut satu, untuk bisa memilah dan memilih penanganan ke masyarakat agar tepat sasaran.

Rasakan Anomali, Airin-Ade Putuskan Tak Gugat Pilkada Banten ke MK

"Kita gunakan lima elemen tadi, jadi ada percepatan pembangunan untuk mengentas ekstrem, kita data, data based, kita bangun infrastruktur. Lalu, penanganan inflasi, ada beberapa hal yang dilakukan, seperti gunakan produk dalam negeri. Sehingga, bisa meningkatkan UMKM, dan memutar perekonomian dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, memaparkan adanya pengentasan kemiskinan mulai dari jangka panjang dan pendek.

"Kemiskinan ekstrem bisa ditangani dengan dua cara, ada jangka pendek dan panjang. Yang pendek, harus dipastikan jangan sampai ada rakyat Banten yang tidak bisa makan, berarti bansos (bantuan sosial) yang harus masuk ke sana. Lalu, jangka panjang, kita didik anak yang nganggur, jangan sampai tidak dapat penghasilan, ada BLK mobil, disini kita konsep bukan lagi rakyat yang cari pemerintah, tapi sebaliknya," ungkapnya.

Paslon Pilkada Depok Imam dan Ririn.

Imam-Ririn yang Keok di Depok Gugat ke MK, Praktisi Hukum: Gugatan Sia-sia, Putus Asa

Gugatan sengketa hasil pilkada ke MK didaftarkan oleh tim kuasa hukum paslon Imam-Ririn.

img_title
VIVA.co.id
11 Desember 2024