Mensos Akan Ikut Arahan Kemendagri untuk Setop Penyaluran Bansos Sampai Pencoblosan Pilkada

Selasa, 12 November 2024 - 20:07 WIB

Oleh :

Lis Yuliawati,

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul

Sumber :

VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA -- Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan pihaknya bakal mematuhi surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga hari pencoblosan Pilkada 2024, yakni 27 November 2024.

Baca Juga :

Ridha-Rani Gugat Hasil Pilwalkot Medan ke MK, Rico Sang Walkot Terpilih Bilang Begini

Kemendagri dijadwalkan akan mengeluarkan surat edaran tersebut pada Rabu, 13 November 2024. "Kami ikuti Mendagri lah ya. Kami kan ikuti Mendagri, kan. Memang tadi ada aspirasi juga, kami enggak, kami pencairan sebagaimana mestinya. Memang ini waktunya salur, tapi kalau memang ada surat itu, kami akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri," kata Gus Ipul dikonfirmasi awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024.

Gus Ipul mengaku belum mengetahui soal surat edaran Kemendagri tersebut. Namun ia memastikan pihaknya ikut arahan Kemendagri.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Photo :

ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

"Kalau itu memang menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri, ya kami akan ikuti. Nanti saya akan coba mengonfirmasi ke Pak Tito (Mendagri)," ujarnya.

Sementara itu, Gus Ipul memastikan penyaluran bansos untuk korban bencana tetap dilakukan. Namun dia juga menyadari penghentian sementara penyaluran bansos adalah langkah yang baik untuk menghindari kontroversi di tengah Pilkada serentak 2024.

"Ya, mungkin ini untuk menghindari kontroversi. Bisa jadi ini untuk menghindari kontroversi, biar semuanya tenang setelah itu kita pilkada. Kita sambut baik aja," katanya.

Sebelumnya, Kemendagri mengumumkan akan mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah agar tidak menyalurkan bansos sampai hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024. Surat edaran itu akan dikeluarkan pada Rabu, 13 November 2024. "Besok surat edaran akan diedarkan," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.