Facebook Denny JA Siarkan Live Quick Count Pilkada 7 Provinsi

Facebook Denny JA akan menyiarkan hasil quick count Pilkada di 7 provinsi
Sumber :
  • Istimewa

Tidak hanya mempermudah, Facebook juga meruntuhkan sekat-sekat geografis dan sosial yang sebelumnya membatasi akses informasi.

img_title DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil

Dengan metode exit poll, LSI Denny JA sebenarnya telah mendapatkan gambaran hasil sementara sejak pukul 12.00 WIB. Namun, sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi, hasil quick count baru bisa diumumkan setelah pukul 15.00 WIB.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Beberapa televisi dan media turut menyiarkan Quick Count LSI Denny JA, seperti TV ONE, INEWS GROUP, EMTEK, BERITA SATU, NUSANTARA TV, KATADATA, REPUBLIKA ONLINE, TVRI, B UNIVERSE, dan GARUDA TV.

img_title Kesaksian Orang Tua Siswa soal Robohnya SDN Kebayoran Lama 09 Jaksel: Terjadi saat Libur Pilkada Jakarta Hujan Deras

Namun, LSI Denny JA juga menggunakan Facebook untuk menyiarkan quick count.

"Yang membedakan Facebook dengan media lain adalah sisi ekonomi dari aksesibilitasnya. Platform ini memungkinkan siapa saja dengan perangkat sederhana dan koneksi internet, dengan biaya murah, tetap bisa menyiarkan informasi," katanya.

img_title Buku Puisi Esai Denny JA Diterjemahkan 35 Bahasa

Denny pun mengatakan, apakah Ridwan Kamil akan melanjutkan kepemimpinan di DKI Jakarta? Apakah Khofifah akan mempertahankan posisinya di Jawa Timur? Siapa di antara Bobby dan Edy yang akan memimpin Sumatera Utara?

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pertanyaan-pertanyaan ini segera terjawab melalui quick count LSI Denny JA pada hari Rabu, 27 November 2024. Namun facebook dan LSI Denny JA tetap membuat disclaimer bahwa hasil resmi yang akan diikuti adalah hasil resmi KPUD. 

"Sementara quick count LSI Denny JA hanya alat bantu walau track recordnya untuk quick count sejak pilkada pertama tahun 2005, dua puluh tahun lalu, sudah teruji," katanya.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut