Nawawi Pomolango Minta Pimpinan KPK Baru Tidak Hapus OTT

Mantan Ketua KPK, Nawawi Pomolango
Sumber :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Jakarta, VIVA - Mantan Ketua KPK, Nawawi Pomolango berharap Pimpinan KPK periode 2024-2029, tidak menghilangkan operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, kata dia, upaya itu sebagai salah satu metode penindakan yang diberikan kewenangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

img_title KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala

“Enggak (dihilangkan). Itu salah satu metode penindakan,” kata Nawawi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 16 Desember 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mantan Ketua KPK, Nawawi Pomolango

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

img_title Jasa Influencer Rp14,7 M Disorot, KPK Persilakan Masyarakat Melapor

Pimpinan KPK Periode 2024-2029

Photo :
  • VIVA/Ahmad Farhan Faris

Menurut dia, apabila ada pihak yang mewacanakan supaya operasi tangkap tangan itu ditiadakan adalah pemahaman personal. Akan tetapi, kata dia, secara lembaga menganggap bahwa operasi tangkap tangan adalah metode penindakan yang cukup efektif.

img_title Gandeng KPK, Telkom Siapkan 49 Penggerak Integritas untuk Perkuat Budaya Antikorupsi

“Kita kan KPK diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyadapan, perekaman suara dari tingkat penyidikan. Itu yang kemudian kita kemas sebagai suatu bagian kegiatan yang orang menyebutnya operasi. Jadi sah-sah saja,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di samping itu, Nawawi tentu saja menaruh harapan kepada Pimpinan KPK periode 2024-2029 agar melaksanakan tugasnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi jauh lebih baik dari pimpinan periode sebelumnya.

“Paling tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal, jauh daripada periode kami,” ucapnya.

Raffi Ahmad.

Kata Raffi Ahmad, KPK Pernah Bilang Pejabat Publik Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni Tak Langgar Aturan

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad telah berkonsultasi dengan KPK terkait statusnya sebagai pejabat dan pekerja seni

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut