Menteri Pigai Curhat Sering Tidur di Kantor

Menteri HAM Natalius Pigai
Sumber :
  • YouTube DPR RI.

Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai curhat sering tidur di kantor bersama stafnya saat menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian HAM. Terlebih, kementerian yang dipimpin Pigai ini merupakan lembaga baru.

img_title Menteri Pigai soal Wacana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon: Itu Bukan Keputusan Resmi Pemerintahan Prabowo

Hal itu disampaikan Pigai dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Februari 2025. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Awalnya, Pigai menjelaskan Kementerian HAM jadi yang paling cepat menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yakni pada Desember 2024. Padahal, targetnya penyusunan itu rampung pada Juni 2025.

img_title Syahrul Aidi Langsung Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin usai Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

"Desember 2024 eselon 1, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, eselon 1 eselon 2 eselon 3 dan 4 semua definitif. Jadi tidak ada lagi Plt. Artinya, kami enam sampai tujuh bulan lebih cepat dari target tim transisi yaitu Juni 2025, kami sudah menyelesaikan Desember 2024," kata Pigai dalam rapat.

Keberhasilan itu, kata Pigai, merupakan hasil kerja sama dirinya dan para staf. Pun, dalam penyusunan SOTK, Pigai mengaku dirinya dan staf sering menginap di Kantor Kementerian HAM.

img_title Kementerian HAM Siapkan Aturan untuk Tutup Perusahaan Perusak Lingkungan

"Menurut saya ini adalah sebuah prestasi yang diraih para staf kami di Kementerian Hak Asasi Manusia. Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur dan semua staf bekerja siang dan malam. Dan, kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," ungkap dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pigai mengaku tidak ingin membandingkan kinerja Kementerian HAM dengan lembaga lainnya. Namun, menurut dia, pencapainnya tersebut penting untuk disampaikan karena bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan kementerian.

"Saya tidak ingin membandingkan, silakan bisa dilihat. Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan. Menurut secara subjektif kami menilai itu sebagai sebuah kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian hak asasi manusia," pungkas Pigai.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan ketentuan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tidak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut