Pejabat Imigrasi Soetta Dicopot, Kemenko Hukum, HAM dan Imipas Sebut Proses Evaluasi
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VIVA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Hukum, HAM dan Imipas) angkat bicara terkait dengan sanksi pencopotan terhadap sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soekarno-Hatta.
Sanksi itu dijatuhkan usai Kedutaan Besar China mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri RI, mengenai kasus pemerasan terhadap Warga Negara China yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia.
Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan, proses tersebut merupakan langkah imigrasi untuk melakukan refreshment.
Proses pemeriksaan dokumen keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
"Kami mendukung kebijakan itu untuk melakukan refreshment, di mana mereka semua masih dievaluasi dan itu hal yang biasa," katanya di Tangerang, Rabu, 5Â Februari 2025.
Menurut dia, saat ini pihaknya tengah melakukan proses pembuktian atas viralnya video tersebut dan soal 44 kasus pemerasan terhadap warga negara China yang dilakukan oknum keimigrasian.
"Soal oknum-oknum yang bersangkutan, tentu tidak bisa kita katakan itu benar atau tidak. Kita harus membuktikan dulu kebenaran tersebut apakah hoaks atau tidak. Kami masih dalam tahap normatif melihat ini. Tapi kalau semangatnya untuk refresh memperbaiki atau membersihkan atau memberikan penguatan di bandara kita, Bandara Soetta pasti kita dukung," ujarnya.
Pihaknya tidak menutup kemungkinan kasus pemerasan yang terjadi bisa dibawa ke ranah pidana namun harus dapat dibuktikan. Terutama adanya langkah antisipasi seperti evaluasi imigrasi yang dilakukan secara berkala.
"(Ranah pidana) Semuanya itu dapat dimungkinkan. Tapi sekarang kita harus dapat membuktikan terlebih dahulu. Saya kira itu. Dan antisipasinya, evaluasi, itu yang harus imigrasi lakukan secara berkala," ujarnya.
Preman Berkedok Ormas Palak Pengusaha Bakal Ditindak Tegas Polri
Polri menegaskan siap menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air.
