KPK Diminta Tuntaskan Kasus Hasto PDIP: Jangan Terlunta-lunta
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk tetap menuntaskan kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Sebab, KPK dinilai harus menjadi ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini.
Pengamat politik, Dedi Kurnia Syah mengatakan sudah saatnya KPK keluar dari nuansa politik dengan mengusut tuntas kasus apapun yang menjerat orang-orang di lingkup kekuasaan atau partai politik. Tentunya, kata dia, KPK harus bangkit dari keterpurukan di era kepemimpinan Firli Bahuri.
“KPK dalam rentang kepemimpinan Firli alami masa buruk, mayoritas publik tidak percaya, dan akan berimbas pada komisioner saat ini jika tidak ada pergerakan lebih baik. Segera lakukan pengusutan kasus krusial, utamanya terkait kasus Hasto karena skandal ini dekat dengan wacaa politik,” kata Dedi dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai rampung diperiksa KPK sebagai tersangka kasus korupsi
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Menurut dia, KPK harus membuktikan kemandirian melalui kerja yang profesional dengan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi. Pastinya, kata dia, tanpa pandang bulu untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi.
“Jangan sampai KPK hanya (dicap) sebatas alat kekuasaan. Membuktikan kemandirian KPK hanya bisa dilalui dengan kerja profesional, siapapun yang sedang berurusan dengan KPK harus segera diselesaikan, tidak terlunta-lunta,” jelas dia.
Kata dia, penyelesaian kasus Hasto dan Harun Masiku akan menjadi pertaruhan bagi KPK dalam mengembalikan marwah institusi yang bebas dari intervensi politik. Menurut dia, penyelesaian kasus ini momentum yang tepat untuk menjaga independensi sekaligus membuktikan bahwa KPK bukan alat kekuasaan.
Sebab, kasus Hasto ditengarai menjadi alat barter oleh PDIP agar Hasto diselamatkan dengan janji PDIP akan mendukung penuh Prabowo di pemerintahan saat ini.
“Presiden Prabowo juga punya kebutuhan mendesak KPK bekerja dengan benar. Jika tidak, Prabowo akaan dianggap mengamini kerja lambat KPK dan bisa jadi sasaran publik untuk tidak percaya pada pemerintah terkait pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK resmi mengumumkan status tersangka terhadap Hasto dalam kasus korupsi berupa suap PAW Anggota DPR RI periode 2019-2024.
Diketahui, kasus korupsi tersebut juga menyeret eks caleg PDIP Harun Masiku sebagai tersangka. Namun, sudah lima tahun, Harun Masiku masih buronan KPK.
"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 24 Desember 2024.
Sekadar informasi, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Harun Masiku.
KPK Geledah Kantor Visi Law yang Didirikan Febri Diansyah dan Rasamala terkait Kasus TPPU SYL
Kantor advokat Visi Law yang digeledah KPK berada di kawasan Pondok Indah, Jaksel. Rasamala Aritonang ikut dibawa KPK saat penggeledahan.
