Tanggapi Aksi Demo 'Indonesia Gelap', Mensesneg: Efisiensi Tak Berdampak ke Pendidikan

Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan berdampak pada sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya kuliah mahasiswa. 

Hal ini disampaikan menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' yang menolak pemotongan anggaran pendidikan.



Aksi unjuk rasa mahasiswa Indonesia Gelap

Photo :

• VIVA.co.id/Andrew Tito

Menurut Prasetyo, demonstrasi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa, agar lebih cermat dalam menerima informasi terkait kebijakan pemerintah. 

Ia menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi alokasi untuk beasiswa, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta tenaga honorer.

"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga hak pendidikan bagi masyarakat. Program seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan LPDP tetap berjalan tanpa pemotongan," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa 18 Februari 2025 dikutip Antara.

Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi difokuskan pada pengurangan pengeluaran yang dianggap kurang produktif, seperti seminar, forum diskusi, dan acara seremonial.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga meliputi pengurangan anggaran perjalanan dinas, seminar, dan alat tulis kantor (ATK). 

Sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, tetap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

"Anggaran beasiswa KIP tetap utuh. Untuk tahun 2025, jumlah penerima beasiswa KIP mencapai 1.040.192 mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp14,69 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk mengalihkan dana ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

"Kita tidak perlu terlalu banyak seminar dan diskusi. Rakyat butuh aksi nyata, seperti penyediaan bibit dan perbaikan sekolah," kata Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa dan masyarakat menggelar demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di berbagai kota, menuntut berbagai isu, termasuk penolakan pemotongan anggaran pendidikan dan revisi beberapa undang-undang.

Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Satria Naufal, mengatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperburuk kualitas pendidikan dan memperdalam ketimpangan akses bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, massa aksi juga menolak revisi Undang-Undang Kejaksaan, Polri, dan TNI yang dianggap dapat mengancam demokrasi. Dalam rencana revisi UU Polri, misalnya, kepolisian dikabarkan ingin memperluas kewenangan dalam mengontrol dan memblokir konten di media sosial.

Sementara itu, revisi UU Kejaksaan disebut-sebut akan memperkuat hak imunitas jaksa, yang dinilai dapat berpotensi menghambat prinsip persamaan di hadapan hukum.

Revisi UU TNI pun mendapat kritik karena dianggap memberikan ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam penegakan hukum, yang mengingatkan pada era Orde Baru.

Gerakan mahasiswa juga menuntut penghapusan multifungsi ABRI, mengingat banyaknya anggota TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan sipil, yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Halaman Selanjutnya

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan kementerian/lembaga meliputi pengurangan anggaran perjalanan dinas, seminar, dan alat tulis kantor (ATK).