Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tercatat memiliki utang Dana Bagi Hasil (DBH) periode 2023-2024. Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan bakal menyelesaikan kewajiban DBH periode 2023-2024, pada tahun ini. Pun, untuk periode 2025, Pemprov Sumut juga berkomitmen menyelesaikan pada tahun ini, dengan memperhatikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini sudah kami anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024, kami akan bayarkan, untuk tahun berjalan 2025 kami (kabupaten/kota) harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor,” kata Bobby Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi seluruh Kepala Daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis 13 Maret 2025.
Dirincikan, total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 triliun. Namun, Bobby Nasution meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran agar bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC) 98 persen.
“Pembagian anggaran UHC itu kami sepakati 20% provinsi, 80% daerah. Nah, yang 80% itu bisa bapak-bapak ambil dari DBH, rata-rata hanya sekitar 25% dari DBH. Kalau yang sudah UHC kami tetap transfer DBH dan 20% anggaran untuk UHC, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kita,” kata Bobby yang juga menantu Presiden Jokowi.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution.(B.S.Putra/VIVA)
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Instrumen ini pun disambut gembira seluruh bupati/walikota yang hadir di Aula Tengku Rizal Nurdin. Bupati/walikota seperti mendapat angin segar di tengah efisiensi yang menjadi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto tahun ini.
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah menilai langkah yang ditempuh Gubernur Sumut merupakan terobosan luar biasa. Dia berharap realisasi penyaluran DBH bisa dilakukan segera sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secepatnya.
“Kami bangga kebijakan yang diambil, ini terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita realisasikan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, selain dihadiri seluruh bupati/walikota se-Sumut, rakor ini juga dihadiri Pj Sekda Pemprov Sumut M Armand Effendy Pohan dan OPD Pemprov Sumut serta OPD kabupaten/kota.
