Menteri Karding Ungkap Bentuk-bentuk Penyiksaan WNI di Myanmar

Tangerang, VIVA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkap bentuk-bentuk penyiksaan yang dialami para Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik Myawwadi, area perbatasan Thailand dan Myanmar.

Di mana, para WNI dipaksa bekerja untuk mencapai target dan mendapatkan ancaman, bahkan penyiksaan fisik jika target tersebut tidak dipenuhi.

"Jadi kan mereka ini bekerja, misalnya dia bekerja depan komputer. Untuk ditarget, misalnya kamu harus sehari sekian orang. Atau sekian nominal uang yang harus kamu dapat. Kalau dia enggak tercapai, dihajar. Dan itu, satu itu modusnya. Yang kedua, dia bekerja full. Enggak kenal malam. Kalau dia tidak bekerja sedikit, tidur-tidur, dihajar. Begitu-begitulah," katanya di Terminal 3 VIP, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 18 Maret 2025.

Pihaknya pun masih melakukan profiling para WNI, mulai dari kasus, kondisi kesahatan jasmani dan psikis, sehingga mengetahui masalah lainnya yang dialami oleh WNI ketika bekerja atau tersekap di Myawwadi, Myanmar.

"Kami akan profiling satu-satu, masing-masing dari 554 ini. Profiling, mulai dari kasusnya sampai kondisi kesehatan psikis dan jasmani, sehingga kemungkinan menemukan masalah-masalah lain," ujarnya.

Mengeni pembiayaan, Menteri Karding memastikan secara keseluruhan akan ditanggung Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), baik itu proses pengecekan kesehatan, sampai dengan pemulangan.

"Untuk biaya akan ditanggung kami termasuk dengan proses kepulangannya. Tapi, saat cek kesehatan nanti ada luka, maka kalau memang perlu harus rujuk ke rumah sakit, secara fisik begitu juga secara mental," ujarnya.

Untuk diketahui, dari ratusan WNI yang berhasil kembali ke Tanah Air itu lebih banyak berasal dari daerah Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, Bangka Belitung, Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan, sampai Lampung.

Menteri Karding Minta Warga Tak Tergiur Tawaran Kerja Upah Tinggi di Negara-negara Ini

Karding menyebutkan, bahwa tawaran pekerjaan dari negara-negara tersebut cenderung mengarah ke kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.

VIVA.co.id

14 April 2025