TNI Bakal Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme Secara Langsung

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan bahwa prajurit TNI bakal dilibatkan dalam pemberantasan terorisme secara langsung. Hal itu tertuang dalam salah satu usulan Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI.

img_title Soal Surpres Panglima TNI, Komisi I DPR: Kita Tunggu Saja, yang Jelas Perwira Terbaik

Salah satu pos penambahan operasi militer selain perang (OMSP) dalam RUU TNI, yaitu prajurit dapat berperan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ya dalam operasi militer selain perang, untuk pemberantasan teroris, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan (secara langsung)," ujar TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025.

img_title Tiga Prajurit TNI Gugur saat Padamkan Karhutla di Kalteng, Prabowo Beri Perhatian kepada Keluarga

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

Photo :
  • DPR RI

Di sisi lain, Hasanuddin menyebut ada satu usulan yang dihapus dalam RUU TNI. Prajurit tidak jadi ditempatkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

img_title HUT ke-81 TNI, Prabowo Tegaskan Kesejahteraan Prajurit Jadi Perhatian Pemerintah

Maka itu, hanya ada 5 pos penambahan prajurit TNI operasi militer selain perang yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP.

"Untuk Pasal 47 itu ada 15 ya. 10 dari Undang-undang TNI yang lama. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dari yang baru atau yang memang berdasarkan Undang-undang yang sudah existing. Yaitu BNPT, BNPB, Kejaksaan Agung, Bakamla, dan BNPP. Sementara yang didrop adalah KKP," ujar dia.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya dan pemerintah hanya membahas 3 pasal dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Ia sekaligus menepis banyaknya pasal dalam RUU TNI yang beredar di media sosial.

"Jadi dalam revisi UU TNI hanya ada 3 pasal, Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Jadi enggak ada pasal-pasal lain yang kemudian di draf yang beredar di media sosial, saya lihat banyak sekali. Kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu isinya sangat jauh berbeda," ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 17 Maret 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dasco menjelaskan tiga pasal yang dibahas dalam rapat RUU TNI itu terkait kedudukan TNI. Namun, pasal yang sifatnya internal tidak mengalami perubahan.

"Tiga pasal itu terdiri dari pasal tiga yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal yaitu ayat satu, misalnya dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI berkedudukan di bawah Presiden itu tidak ada perubahan," ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Kerja Sama Berantas Narkoba hingga Penipuan Daring

Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan lintas negara mulai dari narkoba hingga terorisme

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut