Sidang Perdana Praperadilan Staf Hasto Ditunda Sampai 8 April 2025
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Sidang perdana gugatan praperadilan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digelar pada Senin 24 Maret 2025 hari ini. Kendati begitu, KPK meminta untuk menunda sidang perdana praperadilan Kusnadi.
Semulanya, hakim menjelaskan bahwa Tim Biro Hukum KPK meminta menunda persidangan selam tiga pekan.
"Dan memohon waktu penundaan itu tiga minggu. Tiga minggu kan berarti Senin 14 April 2025," ujar hakim tunggal Samuel Ginting di ruang sidang 6 PN Jakarta Selatan, Senin 24 Maret.
Tim hukum Kusnadi pun menyatakan sangat menyayangkan jika KPK meminta untuk menunda persidangan.
Kusnadi Staf Sekjen PDIP Hasto Penuhi Panggilan KPK
- VIVA/M Ali Wafa
"Bahwa perkara ini, majelis, ini kan perkara yang sudah satu tahun lebih, mungkin sudah diketahui kita sudah pernah juga mengajukan dua kali prapid di sini. Pada akhirnya memang tidak diterima permohonan prapid kita," kata kubu Kusnadi.
"Maka kita ajukan kembali terhadap prapidnya sekarang terhadap saudara kusnadi. Jadi tentu harapan kami majelis memutuskan kapan waktunya yang tepat. Dan kami merasa keberatan kalau itu sampai tiga minggu, demikian," lanjutnya.
Kemudian, hakim mempertimbangkannya. Hakim memutuskan sidang perdana praperadilan Kusnadi bakal ditunda, dan akan digelar pada Selasa 8 April 2025 di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.
"Baik kita tunda persidangan ini ke hari Selasa 8 April 2025 jam 10.00 memanggil termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dengan panggilan ini, panggilan kedua dan terakhir," tukasnya.
Sebelumnya, Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penyitaan handphone dan juga buku.
Gugatan itu sendiri teregister dengan nomor perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini dilayangkan Kusnadi melalui tim kuasa hukumnya pada Jumat 7 Maret 2025.
Adapun gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.
Ketua PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, telah menunjuk hakim tunggal Samuel Ginting untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
“Senin, 24 Maret 2025 sidang perdananya,” tegas Djuyamto, Jumat 14 Maret 2025.