Pengamat BRIN Sebut Wapres Gibran Punya Peran Jaga Keseimbangan Supremasi Sipil dan Profesionalitas TNI
- istimewa
Jakarta, VIVA – Pengamat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi menatakan bahwa peran Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka sangat strategis untuk memperkuat demokrasi sipil. Terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan antara supremasi sipil dan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hal itu disampaikannya, saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik bertajuk, "Merawat Supremasi Sipil, TNI Makin Profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi." Kegiatan itu dilangsungkan di Jakarta, Senin, 14 April 2025.
Ia menjelaskan, bahwa tantangan saat ini sangat kompleks dan berat, baik domestik maupun internasional. Namun, Syafuan menekankan bahwa Indonesia telah berhasil melalui fase-fase kritis salah satu contohnya, reformasi 98. Menurutnya, reformasi menandai babak baru perjalanan Indonesia dari transisi demokrasi yang dilanjutkan oleh konsolidasi demokrasi.
"Kita pernah melalui fase kritis, yaitu setelah reformasi 98. Di mana situasi ekonomi di masa itu terguncang luar bisa, imbas dari krisis finansial di kawasan Asia yang dimulai dari Thailand. Begitu pula ketegangan antar kelompok elit di masa itu. Tetapi, upaya yang diperjuangkan oleh kelompok masyarakat sipil saat itu menjadi kesepahaman bersama untuk menerapkan norma demokrasi, yang diawali oleh penataan kelembagaannya,"Â ujarnya.
Diskusi Publik Merawat Supremasi Sipil
- istimewa
Ia melanjutkan, norma demokrasi yang dimaksud antara lain, afirmasi terhadap nilai-nilai HAM, pelembagaan pemilu, partai politik, tata kelola kekuasaan dalam konstruksi demokrasi, hingga militer yang tunduk pada supremasi sipil. Syafuan menambahkan, bahwa latar Gibran yang bukan berasal dari elit tradisional dan militer membawa perspektif baru untuk memperkuat insitusi demokrasi sipil dengan melibatkan generasi muda untuk terlibat aktif dalam proses politik.
"Latar mas Gibran sebagai wapres yang bukan berasal dari elit tradisional maupun militer, ini punya potensi luar biasa yang dikombinasikan oleh Presiden Prabowo dengan latar sebagai mantan prajurit. Harapannya duet ini dapat memperkuat sekaligus menyegarkan demokrasi sipil itu, dengan melibatkan kalangan muda untuk terlibat dalam pergumulan politik. Dan saat ini merupakan momentum luar biasa untuk bisa mengartikulasikan harapan itu. Mengingat, tantangan konsolidasi demokrasi saat ini, bagaimana menggeser demokrasi prosedural menjadi subtansial dan inklusif,"Â imbuhnya.
Tak Hanya TNI, Kejagung Pastikan Libatkan Polri untuk Lakukan Pengamanan
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengamanan bakal dilakukan oleh pihak dari Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penugasannya.
