Prabowo Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
- Tangkapan layar
Jakarta, VIVA – Kementerian Hukum (Kemenkum) RI menyatakan bahwa pemerintah sudah memberikan atensi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke DPR RI. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto juga berharap RUU Perampasan Aset bisa segera dibahas.
"Bahwa pasti itu akan menjadi atensi pemerintah. Dalam hal ini presiden juga pasti menjadi atensi beliau. Dan, ini lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga," ujar Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kantornya, Selasa 15 April 2025.
Supratman menuturkan bahwa RUU Perampasan Aset sudah didorong pemerintah untuk segera dibahas. Kendati begitu, ada kendala yakni berupa permasalahan politik.
"Nah cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik," ujarnya.
Dia mengakui bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset masih perlu dikomunikasikan lebih jauh dengan partai politik.
"Nah sekarang bagi pemerintah yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal," kata Politisi Gerindra itu.
"Jadi itu concern dari pemerintah. Namun demikian karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR, maka tentu kewajiban kami untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di parlemen," lanjutnya.
Diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sampai dengan saat ini belum juga dibahas. Padahal, RUU tersebut tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas yang akan dibahas pada 2025.
DPR Janji Perkuat Pencegahan Abuse of Power dalam RUU Perampasan Aset
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus digodok di parlemen. Salah satu isu krusial yang dibahas yakni penyalahgunaan wewenang atau abuse of power
