May Day 2025, Prabowo Janji Bakal Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Prabowo di depan ribuan buruh dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

Menurut Prabowo, nantinya DKBN tersebut akan diisi antara lain oleh tokoh-tokoh buruh nasional. Serta memiliki tugas utama memerikan rekomendasi langsung ke presiden terkait perbaikan aturan yang selama ini menghambat kesejahteraan buruh.

“Saya akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari semua tokoh2 pimpinan buruh seluruh indonesia,” ujar Prabowo.



Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di Monas

Photo :

• Youtube Setpres

Prabowo mengatakan, salah satu aturan yang akan dikaji oleh DKN nantinya adalah penghapusan outsourcing.

“Tapi kita juga harus realistis kita juga harus menjaga kepentingan para investor2 juga kalau mereka tidak investasi tidak ada pabrik kalian tidak bekerja,” tegasnya.



Presiden RI Prabowo Subianto usai acara Townhall Meeting Danantara bersama BUMN di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025

Photo :

• VIVA.co.id/Yeni Lestari

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan di Istana Bogor, sekitar 150 perwakilan pimpinan buruh dan para pimpinan perusahaan. Hal itu dilakukan guna menggodok solusi dari permasalahan-permasalahan yang saat ini menghambat iklim usaha nasional.

“Kita akan duduk bersama saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja pekerja hidup dengan baik. Negara juga tidak tinggal diam kami berjuang memberi pelayanan kesehatan kita memberi subsidi listrik bantuan tunai langsung total biaya yang kita gelontorkan Rp 500 triliun ini terus kita jaga agar rakyat kita tidak menderita.

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan di Istana Bogor, sekitar 150 perwakilan pimpinan buruh dan para pimpinan perusahaan. Hal itu dilakukan guna menggodok solusi dari permasalahan-permasalahan yang saat ini menghambat iklim usaha nasional.