Kepala BGN Minta SPPG Berani Tolak Bahan Baku MBG yang Jelek
- Dok BGN
Bandung, VIVA -Â Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang jelek agar program makan bergizi gratis (MBG) tidak bermasalah lagi ke depannya.
"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu. Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi SPPG dan Kepala SPPG, itu harus berani menolak bahan baku yang jelek," kata Dadan di Kabupaten Bandung pada Senin, 19 Mei 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Untuk prosedur pengetatan selanjutnya, kata dia, yaitu mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah. "Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," ujarnya.
Menurut dia, prosedur pengetatan berikutnya pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Lalu memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
Selain itu, lanjut dia, juga menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kemudian, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.Â
“Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan. Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik," ujarnya.
Selanjutnya, Dadan mengatakan secara rutin akan dilakukan pelatihan penjamah makanan, mengingat banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.
"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ungkapnya.
Selain meningkatkan SOP, Dadan menambahkan aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Di mana, saat ini tidak diperkenankan SPPG beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.
