Komisi II DPR Tak Setuju Usulan Dana Parpol di APBN Ditambah Lebih Besar
Selasa, 20 Mei 2025 - 07:29 WIB
Sumber :
- Dok DPR
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan tidak setuju dana partai politik (parpol) ditambah lebih besar di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga :
Ketua KPK Ungkap Pengusutan Korupsi Kuota Haji Terjadi Sebelum 2024, Era Menteri Gus Yaqut
Hal itu disampaikan Rifqi merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dana untuk parpol dari APBN ditambah dengan alasan mencegah praktik korupsi.
“Kalau saya ditanya sepakat atau tidak, saya kurang sepakat. Saya kurang sepakat terkait dengan wacana peningkatan dana APBN ke partai politik,” kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Mei 2025.
Rifqi menjelaskan, APBN sekarang banyak difokuskan untuk program-program prioritas pemerintah.
“Yang tentu itu akan nanti juga menambah porsi APBN kita pada sektor ini, yang akan memperlambat program-program di sektor lain,” tuturnya.
Baca Juga :
KPK Tetapkan PT IIM Jadi Tersangka Korporasi Buntut Kasus Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen
Anggota Komsisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rifqinizamy Karsayuda
Photo :
- Instagram @bang.rifki.mrk
Lebih lanjut, Rifqi menyebut korupsi kerap kali terjadi di institusi politik dan melibatkan aktor-aktor politik dari partai. Dia mengatakan uang hasil korupsi seringkali lari ke masing-masing individu, bukan untuk kepentingan parpol.
“Kalau kita tracing kemana uang korupsi itu lari, saya hampir belum pernah mendengar uang itu lari ke partai politiknya. Uang itu lari untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing,” ungkap dia.
Maka dari itu, Rifqi menilai pencegahan korupsi bukan dengan ditambahnya dana parpol. Sebab, dia menyebut perilaku korupsi timbul dari sikap individu.
Anggota DPR Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda
Photo :
- VIVA/ Anwar Sadat
“Dan karena itu kalau kemudian uang itu lari ke pribadi-pribadi, berarti korupsinya bukan karena perintah dan kebutuhan partai politik,” tuturnya.
“Jadi kalaupun partai politiknya punya kas yang besar nanti, kalau pribadi-pribadinya masih melakukan tindak pidana korupsi itu sudah selesai,” pungkas Rifqi.
Halaman Selanjutnya
“Kalau kita tracing kemana uang korupsi itu lari, saya hampir belum pernah mendengar uang itu lari ke partai politiknya. Uang itu lari untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing,” ungkap dia.
