Aliansi Masyarakat Temui DPR, Menolak Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Selasa, 20 Mei 2025 - 09:52 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) telah melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.
Baca Juga :
Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut, Legislator PDIP Ingatkan Pemerintah Konsisten
Ketua AKSI, Marzuki Darusman mengatakan pihaknya khawatir soal rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Alasannya karena hal itu mempunyai implikasi untuk menciptakan tafsir tunggal terhadap sejarah.
“AKSI secara kategoris menolak penulisan ulang sejarah Indonesia yang berimplikasi pada tafsir tunggal yang akan dijadikan pedoman resmi untuk menafsir sejarah Indonesia,” kata Marzuki dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Marzuki menyebut pihaknya khawatir terkait peranan pemerintah dalam menegakkan sejarah yang ditulis ulang.
“Dengan demikian, kami meminta kepada Komisi X untuk menyampaikan kepada pemerintah agar penulisan sejarah ulang ini tidak dilakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menilai dari segi prinsip, pemerintah tidak pada tempatnya untuk melakukan penulisan ulang sejarah. Pihaknya khawatir pemerintah melakukan penguasaan atas kebenaran dari sejarah yang dilalui oleh bangsa Indonesia.
Selain itu, Marzuki khawatir jika penulisan ulang sejarah dilakukan secara tergesa-gesa dengan target selesa pada Agustus 2025, maka sejarah yang ditulis akan bersifat selektif dan bias.
“Sekalipun melibatkan ratusan sejarah lain, bahkan lebih dari itu tidak akan bisa menghilangkan kesan bahwa sejarah ini ditulis untuk kepentingan pemerintah yang memerlukan legitimasi politik bagi pemerintahan,” kata Marzuki.
Lebih lanjut, Marzuki menyebut pihaknya merasa janggal terkait rencana menulis ulang sejarah yang dilakukan pada awal pemerintahan.
“Janggal bahwa sejarah yang ditulis oleh pemerintah itu dilakukan sangat awal di pemerintahannya. Biasanya, itu dilakukan setelah mengetahui apa yang berlangsung selama masa kerjanya,” imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
“Sekalipun melibatkan ratusan sejarah lain, bahkan lebih dari itu tidak akan bisa menghilangkan kesan bahwa sejarah ini ditulis untuk kepentingan pemerintah yang memerlukan legitimasi politik bagi pemerintahan,” kata Marzuki.
