Puan Ingatkan Penulisan Ulang Sejarah Tidak Dikaburkan

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons rencana Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang berencana menulis ulang sejarah Indonesia. Puan bilang DPR akan minta penjelasan dari Pemerintah terkait rencana yang menimbulkan pro dan kontra ini.

Menurut dia, DPR melalui Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Kebudayaan sudah menindaklanjuti isu itu. Kata Puan, rencana menindaklanjuti penulisan ulang sejarah Indonesia itu dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 

Puan menuturkan RDPU dilakukan dengan tokoh-tokoh dari berbagai elemen bangsa, khususnya dari para sejarawan. Dia menyebut para tokoh itu datang untuk menyampaikan aspirasi soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.

“Komisi X DPR sudah mulai melakukan RDPU, meminta masukan dari kalangan masyarakat, khususnya sejarawan," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

"Bagaimana terkait dengan hal tersebut, kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," tutur Ketua DPP PDIP itu.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan pentingnya transparansi dari Pemerintah dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia kepada publik. 

Puan juga mengingatkan agar penulisan ulang sejarah tidak mengaburkan fakta sejarah yang pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah yang tidak meluruskan sejarah," tutur Puan.

Kemudian, ia menuturkan agar semangat Jas Merah yang digaungkan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno, tetap dipegang teguh. Puan mengatakan agar Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah atau Jas Merah jadi acuan terkait rencana penulisan ulang sejarah bangsa.

"Jadi ‘Jas Merah’, jangan sekali-sekali melupakan sejarah,” jelas Puan.

Halaman Selanjutnya

Puan juga mengingatkan agar penulisan ulang sejarah tidak mengaburkan fakta sejarah yang pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.