Puan Minta Kaji Lagi soal Usulan Penambahan Dana Partai Politik

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani angkat bicara soal usulan penambahan dana partai politik (parpol) yang bersumber dari APBN. Ia menyebut usulan itu terkait dengan semangat pemberantasan korupsi.

"Dana parpol yang diusulkan itu kan intinya, konteksnya adalah supaya jangan ada, antikorupsi," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Mei 2025.

Namun, ia mengatakan usulan itu harus dikaji lebih dalam. Khususnya, kata Puan, terkait dana APBN yang dinilai cukup atau tidak agar usulan itu bisa terwujud dengan cepat.

"Kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi, apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat, ya kita lihat dulu kajiannya seperti apa," ujar Ketua DPP PDIP tersebut.

Sebagai informasi, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan pihaknya sempat beri usul ke pemerintah agar semua parpol dapat dana yang besar. Menurut dia, yang besar itu berupa APBN.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," ujar Fitroh dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi 'state capture corruption: belajar dari skandal e-KTP' yang disiarkan di YouTube KPK pada Kamis, 15 Mei 2025.

Fitroh bilang demikian saat menjalani fit and proper test pencalonan Pimpinan KPK bersama DPR. Usulan itu, kata dia, keluar ketika mendapat berbagai pertanyaan mengenai penyebab utama adanya korupsi.

Namun, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan tidak setuju dana partai politik (parpol) ditambah lebih besar di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Kalau saya ditanya sepakat atau tidak, saya kurang sepakat. Saya kurang sepakat terkait dengan wacana peningkatan dana APBN ke partai politik,” kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Mei 2025.

Rifqi menyebut korupsi kerap kali terjadi di institusi politik dan melibatkan aktor-aktor politik dari partai. Dia mengatakan uang hasil korupsi seringkali lari ke masing-masing individu, bukan untuk kepentingan parpol.

“Kalau kita tracing kemana uang korupsi itu lari, saya hampir belum pernah mendengar uang itu lari ke partai politiknya. Uang itu lari untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing,” ungkap dia.

Maka dari itu, Rifqi menilai pencegahan korupsi bukan dengan ditambahnya dana parpol. Sebab, dia menyebut perilaku korupsi timbul dari sikap individu.

Halaman Selanjutnya

Fitroh bilang demikian saat menjalani fit and proper test pencalonan Pimpinan KPK bersama DPR. Usulan itu, kata dia, keluar ketika mendapat berbagai pertanyaan mengenai penyebab utama adanya korupsi.