Apresiasi Langkah Bahlil Tangani Tambang Raja Ampat, Golkar: Beliau Tak Cuci Tangan

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memastikan pihaknya mendukung keputusan Pemerintah yang secara tegas mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, keputusan itu ditempuh setelah Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada Presiden," kata Idrus ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.

"Karena itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah paradigma kerakyatan, karena itu apabila bicara tentang rakyat maja kita tidak akan pernah mundur dan ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," sambungnya.

Idrus menekankan, pencabutan IUP itu ditetapkan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunjungi kawasan Raja Ampat. Menurutnya, Bahlil memberikan informasi atas dampak lingkungan yang terjadi di Raja Ampat.

"Maka justru dengan adanya informasi yang dilaporkan kepada Pak Bahlil, sejatinya yang mendapat insentif politik, pemerintah secara keseluruhan," kata Idrus.

Idrus menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi publik dalam pemberian informasi terhadap tambang di Raja Ampat. Menurutnya, turunnya Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ke lokasi tambang untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lapangan.

"Jadi orientasi bagaimana fakta itu, Pak Bahlil kesana mencari pembenaran," tegasnya.

Menurut Idrus Marham, Bahlil Lahadalia telah menunjukkan langkah-langkah keberpihakan kepada rakyat dalam merespons polemik tambang Nikel Raja Ampat. Bahlil, kata dia, berani memutuskan penghentian sementara aktivitas tambang, lalu tinjau langsung aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat serta memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin usaha pertambangan (UIP) dari 4 perusahaan di Raja Ampat.

"Turunnya Ketua Umum DPP Partai Golkar merupakan pencerminan dari nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Apa itu? Ketika ada masalah rakyat, wujud daripada nilai-nilai patriotisme itu adalah harus didatangi. Ya kalaupun rakyat marah, harus didatangi. Dan yang paling penting lagi bahwa kalau ada masalah jangan lempar masalah dan jangan cuci tangan," jelas Idrus.

Pada kesempatan itu, Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa penerbitan IUP di Raja Ampat dipastikan bukan saat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM. Ia menyebut, kedatangan Bahlil ke Raja Ampat membuat permasalahan tambang di sana menjadi terang.

"Karena kedatangannya ke Raja Ampat, ke Sorong itu maka kemudian masalah ini terbuka dan karena kedatangan itu pada akhirnya ada aspirasi yang tersampaikan pada saat itu ke pemerintah pusat," kata Doli.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, keputusan pencabutan izin tambang itu ditempuh setelah Bahlil Lahadalia melakukan pengecekan ke lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Ia memastikan, Partai Golkar memberikan dukungan terhadap pelestarian alam di Raja Ampat.

"Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari Ketua Umum kami, standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat itu sebagai wilayah dengan destinasi utama Pariwisata," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

"Jadi orientasi bagaimana fakta itu, Pak Bahlil kesana mencari pembenaran," tegasnya.