Transformasi Digital Arab Saudi Penyelenggaraan Haji Jadi Sorotan

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fraksi PKB, Maman Imanulhaq mengungkapkan poin utama yang menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Hal tersebut yakni Pemerintah Indonesia yang dinilai gagal memahami transformasi digital Arab Saudi. Maman menyebut bukan hanya Pemerintah Indonesia, namun negara lain juga gagal memahami transformasi digital Arab Saudi.

“Kita harus tahu poinnya, transformasi digital yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi itu gagal untuk dipahami oleh pemerintah manapun, termasuk Indonesia. Jadi jangankan Indonesia, negara-negara lain, bahkan kelompok-kelompok di Arab Saudi pun, itu tidak dengan cepat memahami bagaimana transformasi digital dari mulai pemisahan, lalu juga pembagian dan sebagainya,” ujar Maman kepada wartawan Selasa, 17 Juni 2025.

Selanjutnya, Maman mengatakan perihal syarikat yang dinilai harus benar-benar diberi pemahaman terkait ekosistem perhajian di Indonesia.

“Jadi lucu, di kita ada kloter, karom, dan sebagainya, di sananya enggak mengenal. Maka terjadilah satu kloter bisa lima hotel, tujuh hotel, dan sebagainya. Poin itulah yang harus dipahami,” ujar dia.

Persoalan selanjutnya, kata dia, berkaitan dengan persiapan ibadah haji untuk tahun 2026 yang bakal diselenggarakan oleh Badan Haji, khususnya jadwal haji sudah diumumkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Desember ini sudah harus siap semuanya, termasuk pemisahan dan sebagainya sehingga pendataan dari Badan Haji. Siapa yang mau berangkat, lalu dari mana dan sebagainya, itu harus sudah disiapkan, karena Februari kita sudah running secara keseluruhan,” tutur dia.

Cegah Politik Transaksional, Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melantik pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN).

VIVA.co.id

14 Juli 2025