DPRD Ingin Jambi Dapat PI 10 Persen dari Sumber Migas

Wakil DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata
Sumber :
  • VIVA/Syarifuddin Nasution

Jambi, VIVA – DPRD Provinsi Jambi menginginkan Participating Interest (PI) 10 persen dari kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang diusahakan di wilayah Jambi. PI 10 persen dari sumber migas itu dinilai penting karena akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jambi. 

img_title Beri Efek Jera, Denda Pengelola Parkir Liar di Jakarta Diusulkan Jadi Rp 500 Juta

Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata saat dikonfirmasi, mengatakan rapat membahas PI 10 persen digelar di rumah dinas Gubernur Jambi, Al Haris dengan anggota Komisi XII DPR RI.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ini demi kemajuan dan masa depan Jambi, semoga PI 10 persen terkabulkan," kata Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata, Jumat, 20 Juni 2025.

img_title 7 Polisi Malah Dimutasi Usai Gerebek Anggota DPRD di Jawa Timur Pesta Narkoba, Begini Dalih Kapolrestabes Surabaya

Dalam forum rapat yang dihadiri langsung oleh jajaran Petrochina, membahas perubahan dari Permen nomor 37 tahun 2016, menjadi Permen ESDM nomor 1 tahun 2025.

"Itu kesimpulan ketika saya konsultasi persisnya bagaimana dalam pembagian nanti supaya tidak ada kesalahpahaman. tapi, dari proses yang saya lihat mulai dari penentuan saham memang jelas ini 100 persen dari pemerintah," tuturnya.

img_title Usai Gerebek Anggota DPRD di Jawa Timur Pesta Narkoba, 7 Polisi Polrestabes Surabaya Malah Kena Mutasi

Tapi dari pembagian dari BUMD, provinsi mendapat 51 persen, kemungkinan di kabupaten 25 atau 24 persen. Artinya yang menguasai adalah saham pemerintah provinsi merujuk Permen.

"Nanti ke depan ini memang Permen nomor 1 tahun 2025 itu 100 persen. Kebetulan kita kan 2 kabupaten di wilayah Tanjabtim, dan ini sebagai tanda-tandanya, dan mungkin nanti terjadi deadlock, makanya kami minta kepada Komisi XII yang hadir, kesepakatan dari sekarang ini," terangnya.

Seperti contoh Bupati Tanjung Jabung Barat, menurut Ivan, Provinsi Jambi hingga saat ini belum terbuka dan open data room meskipun sudah berapa kali rapat dengan Petrochina "Kami pengen PI terselesaikan," tegasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ke depan, DPRD berharap lahan-lahan baru bisa tergarap, tapi terkait dengan PI yang belum terselesaikan, maka pihak DPRD belum bisa menambah produk lain. Ia mendorong forum diskusi  antar instansi dengan DPRD, DPR RI, Gubernur Jambi, agar tidak salah paham.

"Jika terjadi deadlock sehingga mengulang dari awal lagi, itulah tambahan dari Permen nomor satu, tahun 2025 di pasal 5 dan 6," katanya.

DPRD Kota Payakumbuh, Sumatra Barat, mendatangi kantor pusat Transjakarta

Jadi Rujukan Transportasi Ramah Lingkungan, Transjakarta Bantu Payakumbuh Siapkan Angkutan Listrik

Pengalaman PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam mengelola transportasi publik mulai dilirik daerah lain. Kali ini, DPRD Kota Payakumbuh, Sumatra Barat.

img_title
VIVA.co.id
18 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut