Wamendagri Sebut Ada 86 Kepala Daerah yang Bakal Ikut Retreat Jilid 2
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VIVA – Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa terdapat 86 kepala daerah yang rencananya bakal mengikuti kegiatan Retreat jilid II yang bakal dilaksanakan di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebutkan bahwa yang terdaftar dalam kegiatan retreat tersebut sejatinya terdapat 93 orang.
Hanya saja dalam perkembangannya, terdapat tujuh orang yang tidak bisa mengikuti retreat di IPDN tersebut, satu di antaranya Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
“Jadi, ada 93 kepala daerah dan wakil yang terdaftar yang seharusnya ikut retreat gelombang kedua ini,” kata Bima Arya, Sabtu, 21 Juni 2025.
“Tadinya 87 dikurangi Gubernur Papua Pegunungan yang musibah ibunya wafat tadi, jadi 86,” katanya.
Dari yang terdaftar itu, 6 orang mengajukan permohonan untuk tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena alasan kesehatan dari masing-masing kepala dan wakil kepala daerah.
“Kami izinkan setelah diteliti memang tidak memungkinkan,” ujar Bima.
Enam orang yang tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut yakni Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak, Wakil Bupati Bengkulu Utara Sumarno, Wakil Bupati Buton Tengah Muhammad Adam Basan, Wakil Bupati Melawi Malin,Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono.
Total terdapat 49 kepala daerah yang melakukan tes kesehatan di kantor BPSDM Kemendagri, dengan hasil 5 orang diberikan pita merah bagi yang memiliki riwayat sakit atau operasi yang akan diberi pengawasan ketat.
Sedangkan terdapat lima orang diberikan pita kuning dengan pengawasan tidak terlalu ketat dan 39 orang pita biru yang pertanda aman.
Tim dokter BPSDM Kemendagri juga memastikan telah melakukan pemeriksaan ulang terkait dengan tensi, gula darah, kolesterol hingga asam urat terhadap para terdaftar yang akan mengikuti kegiatan retreat.
Cegah Tumpang Tindih Regulasi Pusat-Daerah, Kemendagri Upayakan Kepastian Hukum dan Iklim Usaha Kondusif
Wamendagri menyebut, regulasi yang tidak selaras akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlu penyelarasan kebijakan.
