Banyak Sarjana Nganggur, DPR: Negara Harus Hadir, Jangan Hanya jadi Penonton Pasar yang Kejam

Jakarta, VIVA - Melonjaknya angka pengangguran dari masyarakat berpendidikan lulusan sarjana jadi sorotan DPR RI. Kondisi itu miris karena ada jutaan masyarakat menganggur di saat Indonesia menuju puncak bonus demografi pada 2030-2045.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Target Kemiskinan Nasional Turun 6,5 Persen pada 2027

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi untuk merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data BPS melaporkan sebanyak 1,01 juta pengganguran di Indonesia merupakan lulusan universitas alias sarjana.

“Lebih dari 1 juta sarjana menganggur? Ini ironi besar di tengah bonus demografi yang katanya menjadi peluang untuk Indonesia Emas,” kata Nurhadi, dalam keterangannya dikutip pada Minggu, 6 Juli 2025.

Baca Juga

Prabowo Minta Tingkat Kemiskinan Turun hingga 6%, Pengangguran 4,3% pada 2027

Nurhadi mengatakan alokasi dana triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi tak menjamin terciptanya angkatan kerja yang mumpuni. Dia merasa heran karena Pemerintah sudah mengalokasikan Rp4,7 triliun untuk investasi dan peningkatan sarana prasarana di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akademik, termasuk peralatan praktik, laboratorium, dan fasilitas pelatihan. 

Pun, secara keseluruhan, Pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp76,4 triliun untuk sektor pendidikan dari APBN 2025. Menurut Nurhadi, Pemerintah telah gagal menyelaraskan lulusan berpendidikan dengan kesiapan dunia kerja. 

Baca Juga

Hadapi Potensi PHK di Industri Rentan, Airlangga: Pemerintah Terus Pacu Pembukaan Lapangan Kerja



Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi

Photo :

• DPR RI

Dia menyebut kondisi itu dianggapnya bahwa RI sedang menghadapi situasi absurd. 

"Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi. Tapi, hasilnya justru ‘parkir’ jadi pengangguran," jelas legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

"Ini bukan sekadar angka statistik, ini kegagalan sistemik! Mau sampai kapan bangsa ini pura-pura tidak tahu kalau link and match pendidikan dengan dunia kerja itu macet total?," lanjut Nurhadi.

Lebih lanjut, dia mengatakan penetapan upah bagi lulusan sarjana yang tak jauh beda dengan lulusan SMA sama dengan merampok hak warga negara. Sebab, dengan lulusan sarjana ingin dapat penghidupan layak dengan kualitas hidup lebih baik. 

Kata dia, alih-alih efisiensi, malah kondisi itu merampas martabat intelektual lulusan sarjana. 

“Kalau lulusan S1 dipaksa kerja dengan upah setara lulusan SMA, itu bukan efisiensi, itu perampasan martabat intelektual!” tuturnya. 

"Banyak sarjana menolak kerja bukan karena mereka malas. Tapi, karena sistem dunia kerja kita melecehkan kompetensi," imbuh Nurhadi.

Halaman Selanjutnya

Nurhadi mengatakan bahwa gaji yang tak layak, posisi yang tak sesuai latar belakang akademik, dan orientasi perusahaan yang hanya mau tenaga murah sama saja merebut hak dasar warga negara.