Update Haji 2025: Kedatangan Jemaah di Tanah Air Sudah Capai 93 Persen
- Afifun Nidlom/MCH 2025
VIVA – Kepulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air terus berlangsung secara bertahap. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama per Rabu, 9 Juli 2025 pukul 10.20 WIB, tercatat sebanyak 93,33 persen kloter atau 490 dari total 525 kloter telah tiba kembali di Indonesia.
Jumlah jemaah yang sudah kembali ke tanah air mencapai 190.400 orang. Untuk hari ini, Rabu (9/7/2025), terdapat rencana kedatangan 20 kelompok terbang (kloter). Dari jumlah tersebut, hingga pukul 10.20 WIB, 7 kloter telah mendarat dengan membawa 2.435 jemaah.
No Embarkasi Kloter
1 SUB (Surabaya) 89
2 SUB (Surabaya) 90
3 SOC (Solo) 88
4 JKG (Jakarta-Pondok Gede) 61
5 UPG (Makassar) 41
6 KNO (Medan) 23
7 UPG (Makassar) 39
8 PLM (Palembang) 21
9 BTH (Batam) 26
10 KJT (Kertajati) 25
11 PDG (Padang) 15
12 BPN (Balikpapan) 16
13 JKS (Jakarta-Bekasi) 57
14 JKS (Jakarta-Bekasi) 58
15 SOC (Solo) 89
16 JKS (Jakarta-Bekasi) 59
17 SUB (Surabaya) 91
18 KNO (Medan) 24
19 BTJ (Aceh) 12
20 SUB (Surabaya) 92
Kepala Daker Madinah M Luthfi Makki
- Syahdan Nurdin/MCH 2025
Proses pemulangan jemaah haji Indonesia tahun 2025 ini masih akan terus berlangsung hingga seluruh kloter tiba di Tanah Air sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Dijadwalkan tanggal 10 Juli 2025, hari terakhir pemulangan dari Tanah Suci dan tiba pada 11 Juli 2025 di Tanah Air.
Sebelumnya, Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah, M Luthfi Makki mengingatkan bawan barang jemaah haji yang kini pemulangannya terpusat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.
“Sampai saat ini, alhamdulillah kondisinya sudah mulai tertib, namun masih ada beberapa ditemukan air zamzam didalam koper. Dan juga masih ada ditemukan power bank,” ujar M Luthfi Makki.
Anggota DPR: Audit Forensik BPKH Harus Berbasis Urgensi dan Kepentingan Jemaah
Abidin meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, untuk menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan terkait urgensi audit forensik terhadap BPKH.
