DPR-Pemerintah Sepakati Hak Impunitas Advokat di RKUHAP

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyepakati adanya hak impunitas advokat di dalam rapat panitia kerja (Panja) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

img_title Wamen HAM Dukung DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan, Ini Alasannya

Dia menyebut, usulan itu sebelumnya dilayangkan koalisi masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Banyak yang menyampaikan soal impunitas advokat yang perlu ditegaskan di KUHAP juga, jadi bukan hanya di UU advokat tapi juga di KUHAP,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Juli 2025.

img_title Komisi III DPR: Kasus Penyadapan Ilegal Hapus Seluruh Prestasi LSP

Hal itu pasalnya sudah disepakati oleh seluruh poksi yang hadir, yang memenuhi kuorum. Sehingga hak impunitas itu setuju di masukkan dalam UU KUHAP Pasal 140 ayat 2.

“Bunyinya seperti ini, ‘advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan’,” ungkap dia.

img_title Bahas RUU Perampasan Aset, Jamdatun Narendra Mewanti-wanti Penerapan NCB: Perlu Dipertimbangkan

Habiburokhman menegaskan bunyi pasal itu sudah sesuai dengan undang-undang advokat serta putusan mahkamah konstitusi, yang menambahkan frasa di luar pengadilan tersebut.

“Lalu penjelasannya, yang sering menjadi karet soal itikad baik itu ‘yang dimaksud itikad baik yaitu sikap dan perilaku advokat salam menjalankna tugas dan pendampingan hukum berdasarkan kode etik profesi advokat’,” jelas Habiburokhman.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej merespons baik soal usulan tersebut. Eddy mengaku tidak masalah jika hal itu tetap mengacu kepada UU Advokat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Jadi kita menambahkan dalam itu DIM 812, pasal 140 kan ayat satu berbunyi ‘Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi Jasa Hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan’," ungkap Eddy.

“Kemudian ayat 2 yang tadi pak ketua sebutkan, setuju,” sambungnya.

Advokat Subhan Palal

Tak Cuma Minta Gibran Dipecat, Advokat Ini Desak Uang Negara Dikembalikan dan Ancam Lapor Pidana

Advokat Subhan Palal melayangkan surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tuntutan terhadap eks Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut